| Berita | Hukum&Politik | Ekonomi | Pariwisata | Pusat data | Pendidikan | Olahraga |
Pengunjung hari ini : 5 
Total pengunjung : 9397 Hits hari ini : 55 Total Hits : 23330 
Pengunjung Online: 1 
| Valuta Asing | |||||||||||||||||||||
|
link ke :
|
iklan :
Ketum PSI Grace Natali membangun Indonesia lebih baik
Coky Yahya Bacaleg DPR RI yg sederhana
|
KALENDER :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
 |
|
PSI dapat nomor 11, PSI kejar target 20 % suara nasional Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Grace Natalie dalam pidatonya di KPU menyindir para senior yang membuat aturan yang begitu sulit untuk Partai baru.
Publik sangat terkejut ketika Grace Natalie ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melayangkan sindiran tajam pada partai politik senior saat memberikan sambutan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019 di kantor Komisi Pemilihan Umum ( KPU) di Jakarta
Mungkin banyak yang belum tahu kalau wanita cantik ini ternyata mantan pembawa berita di beberapa stasiun TV.Sosoknya sukses membuat netizen penasaran pada sosoknya |
Ketum PSI sis Grace : Transparansi, bentuk e-budgeting dan e-planning, niscaya mempersempit ruang gerak para perampok duit rakyat. dalam rangka memperingati hari anti korupsi Internasional pada tanggal 9 desember 2017, di penghujung tahun 2017 ini banyak catatan dan renungan mengenai persoalan besar yang dihadapi bangsa indonesia, Ketua Umum PSI Grace Nathalie mencatat tahun ini sejumlah kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kebanyakan dari mereka dicokok karena terlibat patgulipat soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Pada level sistem kerja birokrasi, masih maraknya korupsi juga dipicu dari belum diterapkannya praktik transparansi perencanaan dan anggaran secara baik,” kata Grace kepada media di Jakarta, Sabtu (9/12/2017). Pada September lalu, KPK menyatakan bahwa penerapan perencanaan dan penganggaran dengan sistem elektronik (e-planning dan e-budgeting) oleh pemerintah daerah di Indonesia baru 42 persen. “Padahal, dalam sebuah surat edaran, Mendagri Tjahjo Kumolo telah menganjurkan penggunaannya sejak September 2016,” ujarnya.Pekan ini, Presiden Jokowi kembali menegaskan pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden (perpres) mengenai e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. PSI berharap, perpres itu segera terbit agar ada payung hukum yang lebih kuat dan bersifat memaksa. Saat melansir rencana ini, Oktober lalu, Presiden Jokowi menyatakan Perpres ini akan mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah. “Perpres ini akan membuat dimensi pencegahan korupsi lebih bergigi,” ujar Grace. Pada aras individual, Grace mengatakan masih maraknya korupsi membuktikan bahwa Indonesia sangat butuh sosok-sosok bersih di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk eksekutif, misalnya, PSI memimpikan kehadiran puluhan atau bahkan ratusan “Nurdin Abdullah” yang baru.Menurut Grace pemberantasan korupsi jelas bukan kerja ringan. Membutuhkan niat dan kerja bersama. Membutuhkan solidaritas semua komponen bangsa Indonesia. “Peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional 9 Desember selayaknya menjadi pengingat: hal paling mencemaskan dari korupsi adalah hilangnya rasa percaya (trust) sesama anak bangsa, bahwa masing-masing kita tidak mencuri hak orang lain,” ujar Grace. |
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kaltim, Ananda Emir Moeis mengungkapkan, saat kampanye pasangan calon Rusmadi Wongso-Safaruddin, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri akan hadir sebagai jurkam. Jadwal kampanye tersebut sudah diagendakan dalam jadwal kampanye di Pilgub Kaltim. "Kita jadwalkan untuk kampanye di Pak Rusmadi-Safaruddin. Insya Allah akan datang. Sudah dijadwalkan," kata Ananda, di Kantor KPU Provinsi Kaltim.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur telah mengundi nomor urut empat pasangan cagub dan cawagub yang akan bertarung di Pilkada Kaltim 2018. Hasilnya, pasangan Andi Sofyan Hasdam-Nusyirwan Ismail yang diusung partai Golkar dan Nasdem mendapatkan nomor urut satu. Pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat yang diusung partai Demokrat, PKB dan PPP mendapatkan nomor urut dua.Pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi yang diusung Gerindra, PKS dan PAN mendapatkan nomot urut tiga. Sementara, pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Hanura, yakni Rusmadi Wongso - Irjen Safaruddin mendapatkan nomor urut empat. Bagi Andi Sofyan Hasdam dan Nusyirwan, nomor urut satu ia nilai sudah sesuai harapan dan prediksi mereka. "Nomor urut satu itu sesuai harapan dan prediksi pendukung, begitu juga dengan kami," kata Andi Sofyan Hasdam, di Samarinda. Sebagai salah satu kandidat paling potensial untuk memenangkan pilgub, paslon Syaharie-Ferdian ini diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan PKB. Gabungan ketiga partai tersebut memiliki 12 kursi di DPRD yang berjumlah 55 orang. Bergabungnya kekuatan Wali Kota Samarinda dengan putra sang gubernur petahana akan membuat paslon ini memiliki kekuatan plus. Apalagi secara tradisi Kaltim juga tidak lepas dari tradisi kepemimpinan turunan.Dengan kekuatan 17 kursi di DPRD, paslon Paslon Andi Sofyan Hasdam dan Nusyirwan Ismail merupakan pasangan terkuat kalau yang menjadi indikator adalah mesin politik. Apalagi, Golkar merupakan kekuatan utama perpolitikan di Kaltim mengingat sebagian besar para bupati, wali kota dan gubernurnya berasal dari Partai Golkar. Andi merupakan mantan Wali Kota Bontang, sedangkan pendampingnya, Nusyirwan, adalah Wakil Wali Kota Samarinda. Dengan majunya Nusyirwan, maka suara pemilih dari kota yang dia pimpin akan bisa direbutnya meski harus bersaing dengan suara dukungan untuk Wali Kota Syaharie. Bergabungnya Gerindra, PKS dan PAN untuk mengusung pasangan ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi paslon Isran Noor-Hadi Mulyadi untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Koalisi ketiga partai dengan kekuatan 14 KURSI di DPRD Kaltim.
Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra menegaskan siap menunggu arahan dari Pemerintah soal penghapusan biaya pengesahan STNK, baru baru ini Mahkamah Agung mengabulkan gugatan uji materiil dari Noval Ibrohim Salim terkait Lampiran Nomor E angka 1 dan 2 PP Nomor 60 tahun 2016. Aturan itu mengatur tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, salah satunya berisi tentang biaya pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Menanggapi keputusan MA, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Paggara, angkat bicara. Menurut Halim, apapun keputusan, dia mengaku akan patuh, sepanjang pemerintah menyetujui. Sebab kewenangan ada pada pihak pemerintah. Pemasukannya kan masuk ke negara. Sementara ini sistem tidak berubah, masih berjalan seperti biasanya. Perpanjangan [STNK] masih dikenakan biaya, tegasnya .
Aturan tersebut terdapat dalam lampiran No E Angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara. Merujuk Pasal 73 Ayat (5) UU No 30, pengesahan atau fotokopi yang dilakukan badan atau pejabat pemerintah tidak boleh dikenakan biaya alias gratis. Menanggapi hal ini, Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Bayu Pratama menyebut, pihaknya tak dapat serta-merta menghapus biaya pengesahan STNK tanpa arahan pemerintah. Dengan adanya putusan MA ini, ketika hendak memperpanjang STNK, pemilik kendaraan mendapat biaya yang lebih murah saat membayar pajak STNK. Jika sebelumnya harus membayar untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Sumbangan Wajib dan Kecelakaan Lalu Lintas, serta biaya administrasi STNK saat perpanjangan, maka biaya administrasi STNK menjadi hilang. Hal ini tidak termasuk penghilangan biaya lain seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
# Pasangan calon Bupati dan Calon wakil Bupati PPU telah bergerak ke kantong kantong pemilih di Penajam Paser Utara..
Untuk pasangan Mustaqim-Sofyan Nur (Mustika) mendapatkan nomor urut 1 kemudian pasangan Andi Harahap-Fadly Imawan (Ahli) mendapatkan nomor 2 dan pasangan Abdul Gafur Mas'ud-Hamdam mendapatkan nomor 3.
Panitia Pengawas Pemiku (Panwaslu) Penajam Paser Utara telah menerima laporan dari salah satu relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati terkait akun media sosial yang dianggap melakukan penghinaan terhadap paslon yang mereka dukung. Namun karena akun tersebut tidak terdaftar sebagai akun tim sukses sehingga mengarahkan untuk dilaporkan kepada kepolisian.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Fadil Zumhana SH, menegaskan Hasil penanganan perkara oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD), Kajati mengungkapkan pada Rakor Penguatan Sinergitas PPNS di Gedung Kejati Kaltim, Jl Bung Tomo, Samarinda. Kajati Fadil Zumhana juga berharap, rakor penguatan sinergitas ? dapat memberikan dampak positif terhadap pemerintah. Misalnya, melalui penanganan perkara oleh PPNS menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
Rakor penguatan sinergitas, penanganan perkara oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) diikuti 20 instansi vertikal seperti KSOP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan maupun Satuan Polisi Pamong Praja.?
Selain itu untuk meningkatkan kinerja aparat kejaksaan tinggi kaltim, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Fadil Zumhana mengundang lembaga swadaya masyarakat atau penggiat anti korupsi bersinergi mengaktifkan pemberantasan, pencegahan korupsi di Kaltim. Ia menegaskan, dalam setiap laporan Kejati Kaltim berjanji akan merespon dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi. "Saya akan segera merespon laporan surat dari bapak-bapak," kata Fadil yang didamping Wakajati Yusuf dan jajaran asisten dan jaksa tim Satgasus Kejati Kaltim, di Gedung Kejati Kaltim Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang.Dalam setiap laporan, lanjut Fadil, akan kami menyertakan pelapor dalam setiap mengambil keputusan. Mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan. "Yang kedua kita akan sertakan setiap keputusan yang kita ambil. Dan itu kita apresiasi serta transparan," ditegaskan Fadil. Terkait laporan-laporan dugaan tindak pidana korupsi, mantan Kajati NTB itu mengutamakan kerja cepat, cerdas transparan. "Apakah laporan itu ada indikasi korupsi atau hanya administratif saja. Ini harus kami sampaikan (kepada pelapor). Kita akan transparan," diungkapkan Fadil kepada lembaga-lembaga swadaya masyarakat pegiat anti korupsi se Kaltim.
Presiden RI Joko Widodo sudah mengeluarkan perintah "Gebuk" kepada semua Ormas atau Orang yang anti Pancasila, UUD 45 dan NKRI...pada saat ini sudah dikeluarkan keputusan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dimana pengumuman pembubaran HTI di umumkan Menkopolhukam Wiranto.. HTI memang nyata nyata ingin membentuk negara islam dengan kilafah islamiyah nya itu... melihat dari sejarah islam bahwa zaman nabi muhammad saw saja tidak mendirikan negara islam.. beliau hanya mendirikan negara madinah dimana ada toleransi yang begitu harmonis bagi semua penduduk di madinah... dimana islam bisa hidup berdampingan dengan damai dengan yahudi dll...
Presiden Jokowi pun mengaku, dirinya memang tidak menemukan kata lain yang pas selain " gebuk" untuk merespons situasi saat ini.
keputusan presiden harus diikuti dengan gebuk bagi dosen atau pns atau oknum anggota tni - polri yang telah disusupi paham anti pancasila... mereka oknum anti pancasila ini sudah seperti zombie.. yang mewabah keseluruh sektor lembaga negara..di lingkungan TNI juga harus digebuk.. bila tidak mau menjadi contoh Pancasilais sejati yang menjaga ke bhineka tunggal ika an Indonesia ini.. contoh nya.. bila Panglima TNI ber agama islam yah sudah sebaiknya KSAD nya kristen.. KSAU nya Hindu.. dan Ksal nya katolik atau Budha... makanya waktu penerimaan Akmil semua agama harus ada... mau ngga TNI jadi contoh... ingat dulu namanya TKR atau tentara keamanan rakyat terus jadi TNI atau tentara nasional indonesia.. nah jadilah nasionalis sejati wahai tentara... buang lah kelakuan seperti si kivlan zein itu yang menjadi fanatik sekali... pecat lah semua guru atau dosen atau pns yang mau mendirikan negara islam... ingat Nabi Muhammbad saja tidak mendirikan negara islam.. madinah itu penuh toleransi... sudahlah muridnya HOS Cokroaminoto ada tiga : semaun mau bikin negara komunis... Kartosuwiryo mau bikin negara islam.. nah gagal tuh dua orang itu... Tuhan tidak setuju.. cam kan itu tni polri dan pns... yang disetujui Tuhan itu si soekarno yang bikin negara NKRI ini.. negara Bhineka tunggal ika... si soekarno itu bikin partai nasional indonesia atau PNI ... nah sampai sekarang dia yang disetujui Tuhan... yang menentang Pancasila dan Bhineka Tunggal ika adalah monyet yang harus di gebuk...contoh pertama yang sebaiknya dilakukan adalah menangkap dan masukin penjara dosen dan mahasiswa IPB yang menjadi negara islam... buang ke pulau buru... ganti dosen dan mahasiswa yang cinta dengan pertanian... yang bener aja masa mahasiswa IPB mau kesawah pake cadar.... sudahlah jangan berlebihan atau lebay.. kalau mau kuliah di ipb yah jadi petani.. namanya aja institut pertanian bogor... eeh malah bikin negara kilafah.... berani ngga tni polri jadi pengawal pancasila.... ??? benerin dulu tuh diri sendiri... jangan mainin agama buat jadi pejabat...
Jakarta ke teluk cileteuh Sukabumi ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. melewati alun-alun Sukabumi, lalu melanjutkan perjalanan ke Cileteuh. Butuh waktu kurang lebih 3-4 jam perjalanan dari jakarta (semanggi) ke Ciletuh.
ternyata obyek wisata di Ciletuh ini cukup komplit Mulai dari pantai, beberapa air terjun (curug), pemandangan bukit tebing sawah yang indah, hingga trekking menuju menuju view point di puncak Darma. Semua obyek tersebut bisa ditemui di Geopark Cileteuh ini. Sebuah lokasi yang bisa dijadikan pilihan weekend getaways.
melanjutkan ke curug Cimarinjung. Kondisi masih sepi!! Jadi anda bisa main-main air di sini. Kalau bagi saya, di sini sih wajib basah ya! Airnya adem dan seger banget di badan, apalagi kalau kita main-main di bawah air terjunnya, enyakkk!! Ada bagian yang cukup dalam, ada yang dangkal juga. Kami main air dan berenang di sana sih aman-aman saja ya, tapi tetap perlu waspada menuju Puncak Darma. Jalanan yang menanjak dan berbatu-batu Dari Puncak Darma ini akan terlihat pemandangan garis pantai atau teluk Ciletuh dari atas. Tentunya dengan bonus pemandangan bukit-bukitnya yang sangat indah dan menawan.. sehingga ingin rasanya berlama lama disini... selamat berwisata indah...:-)
Udian Hianggio yang mengenakan seragam Korpri dan berpeci hitam berjalan dari panggung sembari melontarkan kalimat-kalimat pedas.
"Ada wakil gubernur kok dibatalkan?" ujar Udian Hianggio memprotes keputusan Gubernur Irianto yang membatalkan upacara tersebut.
"Kepada seluruh peserta, mohon maaf. Ini karakter pemimpin kita yang kurang ajar. Masa'kalian sudah hadir di sini, saya wakil gubernur ditunjuk dan dipilih bersama, bukan kemauan kita," katanya.
Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, menentukan besaran UMP tanpa konflik. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim, Amir P Ali mengatakan, berdasarkan keputusan Kementerian Tenaga Kerja, UMP naik sebesar 8,71 persen. "Semua disepakati, UMP Kaltim naik menjadi Rp 2.543.000.72. Sebelumnya hanya di angka Rp 2,3 juta, ada kenaikan," dikatakan Awang Farouk.
Sempat terjadi perdebatan dalam menentukan angka kenaikan. Para peserta rapat mengusulkan UMP mencapai Rp 2,6 juta. Namun Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak tetap bersikeras UMP diangka Rp 2.543 juta. "Peserta rapat tadi meminta angka Rp 2,6 juta, tapi kemudian ditawar lagi. Gubernur mencari angka yang sama-sama disepakati," katanya.Di Kaltim, justru pembahasan UMP 2018 berjalan lancar. Tak ada gejolak yang membuat penetapan molor dari batas waktu yang diberikan pemerintah pusat, yakni 1 November. Bahkan, pengusaha dan buruh sudah menemui kata sepakat pada 27 Oktober bahwa upah minimum efektif mulai berlaku per 1 Januari 2018. Gubernur Kaltim pun sudah mengeluarkan Surat Keputusan bernomor 561/K.713/2017 tentang Penetapan UMP Kaltim 2018 sebesar Rp 2,543 juta. Ada kenaikan sebesar Rp 203,775 ribu dari UMP 2017 sebesar Rp 2,339 juta. Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan, sudah meminta para bupati/wali kota di Kaltim selambat-lambatnya 21 November untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2018. Di samping itu, dia meminta para pengawas di setiap kabupaten/kota mengawasi pelaksanaan PP 78/2015. Beri saya data perusahaan yang tidak patuh. Nanti kami beri sanksi tegas, ujarnya saat memimpin rapat, belum lama ini. Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (FSP Kahutindo) Kaltim Sukarjo menyatakan, pembahasan UMP Kaltim 2018 sudah klir. Dia pun memastikan sementara waktu ini tak berencana bergabung dalam rencana aksi besar-besaran para buruh dari berbagai daerah di Indonesia.
|
|
|
