Editorindonesia, Jakarta – Calon presiden (Capres) Anies Rasyid Baswedan menyatakan setelah pemulihan ekonomi yang baik pascapandemi, terutama di sektor-sektor penting seperti manufaktur, dia berharap indikatornya akan terus meningkat pesat di tahun-tahun mendatang.
“Hal ini membawa saya pada poin bahwa kami berkomitmen dan akan melanjutkan pola yang telah dimiliki Indonesia selama beberapa dekade terakhir,” kata Capres Anies Rasyid Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini, dalam acara 11th US-Indonesia Investment Summit, di Jakarta (24/10/2023).
Kebijakan ekonomi makro, dan kebijakan fiskal akan dilakukan melalui teknokrat, seseorang dengan latar belakang teknokratis yang kuat, pemahaman yang kuat tentang perekonomian, tentang bagaimana kebijakan dibuat untuk mengelola ekonomi makro, moneter dan fiskal.
“Kami sejalan dan berada pada arah pembangunan ekonomi jangka menengah dan panjang. Itu komitmen yang kami pegang sebagai calon presiden. Berdasarkan pengalaman kami di masa lalu, ketika sektor-sektor ini dikelola oleh orang yang berkompeten dan berintegritas, maka kami siap melakukannya,” tegas Anies.
Dari komunikasi dia bersama Kamar Dagang Amerika (AmCham), Anies menemukan bahwa komunitas bisnis Amerika di Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan kinerja makro ekonomi, tetapi lebih mengkhawatirkan pada keadilan berusaha.
“Kebutuhan mereka (pengusaha AS) adalah kepastian, prediktabilitas, konsistensi, sinkronisasi kebijakan, pemberantasan korupsi, jaminan stabilitas politik, yang diterjemahkan ke dalam konsistensi suatu kebijakan,” kata Anies.
Beberapa isu yang menurutnya menjadi agenda yang dia gaungkan selama kampanye, yaitu pertama terkait kesenjangan antar daerah di Indonesia. Indonesia kini menjadi bagian dari negara G20, dan terus berupaya agar kesenjangan antara Jakarta, Tokyo, Singapura, New York, dan London semakin mengecil.
Namun, kesenjangan antar negara semakin melebar antara Jakarta dan wilayah lain di Pulau Jawa, serta antara Pulau Jawa dan pulau-pulau terluar dengan perkotaan dan pedesaan.
“Kita perlu mengatasi masalah ini. Perekonomian Indonesia bukan hanya Jakarta, Jawa, melainkan seluruh Indonesia. Jika kegiatan perekonomian terpusat di Pulau Jawa, kita akan terus menarik mangsa ke Jakarta, ke Pulau Jawa, dan kita akan terus memperbesar kesenjangan. Jadi pesan atau kampanye utama kami adalah kesetaraan,” kata Anies.
Dia ingin lebih banyak pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa, namun setidaknya di 14 kota besar lainnya di seluruh Indonesia dapat didorong untuk diubah menjadi penggerak utama perekonomian di wilayah-wilayah tersebut.
“Kami akan mengejar arah reindustrialisasi. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat harus memberikan arah kebijakan yang jelas mengenai hal ini,” kata Anies.
Dengan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dan Gubernur Jakarta, dua pendekatan berbeda telah dialaminya, yaitu penyampaian arahan kebijakan di tingkat nasional, dan kebijakan di tingkat lokal. Dia mengalami kenyataan bahwa sering kali para pemimpin daerah, kurang memiliki arahan nasional yang jelas tentang isu-isu yang menjadi kepentingan nasional atau kepentingan daerah.
Sebagai contoh terkait investasi. Pemerintah daerah tidak memiliki arah yang jelas akan tujuan yang harus dicapai, dan bagaimana mengukur Indikator Kinerja Utama (KPI) untuk setiap wilayah di daerah.
“Daerah tidak mendapat arahan dari pemerintah pusat tentang apa yang harus dicapai oleh para pemimpin di tingkat daerah. Kami ingin melihat negara yang memiliki arah jelas, yang diterjemahkan ke dalam kebijakan teknokratis, dapat dipahami oleh para pemimpin daerah di seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun daerah, serta lintas sektoral,” kata Anis.
Sehingga dalam kampanyenya Anies mencoba menerjemahkan gagasan kesetaraan tersebut ke dalam teknokrasi dan arah kebijakan yang jelas dan tersinkronisasi.
Hal selanjutnya yang menjadi visi misi Anies yaitu memastikan adanya tata kelola yang baik dan memberantas korupsi dan ecara serius mengubah cara memberantas korupsi. Sebab setidaknya ada tiga alasan mengapa korupsi terjadi yaitu karena kebutuhan, keserakahan, dan sistem.
Gaji pegawai pemerintah yang sangat rendah membuat mereka tidak bisa bertahan hidup, dan membuka potensi korupsi kecil-kecil.
Kedua, perlu ada kemauan politik yang jelas dari pimpinan puncak tentang memastikan tindakan aktif penegakan hukum yang tegas melalui reformasi sistem peradilan di lembaga penegakan hukum Indonesia.
“Jika Indonesia ingin memulai perjalanan menjadi negara yang lebih maju, maka tata kelola pemerintahan yang baik perlu diperbaiki. Praktik korupsi perlu ditangani secara serius. Dan itu adalah salah satu agenda utama kami,” kata Anies.
Ketiga, mereformasi sistem pendanaan partai politik. Dia kataka pendanaan partai politik, pendanaan politik, pendanaan pemilu bukanlah hal yang baru. Banyak negara demokrasi di seluruh dunia telah melakukannya.
“Tanpa mengatasi masalah ini, kita akan selalu menghadapi inkonsistensi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan politik dan pembuatan kebijakan,” kata Anies. (Her)
Baca Juga: Kemenkeu Klaim Sektor Eksternal Indonesia Masih Kuat
