Anugerah Humas Indonesia 2024: Mengukuhkan Humas Sebagai Pilar Profesionalisme, Bukan Sekadar Penangan Krisis
Editor Indonesia, Jakarta – Profesi Hubungan Masyarakat (Humas) dalam lingkup pemerintahan maupun korporasi bukanlah sekadar peran juru bicara atau “pemadam kebakaran” saat terjadi krisis komunikasi. Humas yang profesional memainkan peran kunci dalam mengelola komunikasi internal dan eksternal, menyusun strategi komunikasi yang efektif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pernyataan ini disampaikan oleh CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan, dalam Webinar Series-44 bertajuk “Siap Berprestasi Anugerah Humas Indonesia 2024,” yang diselenggarakan oleh Magnitude Indonesia dan Magnitude Institute of Transparency, Kamis (8/11).
Untuk membangun ekosistem Humas Pemerintah yang profesional, PR Indonesia menyelenggarakan kompetisi bergengsi, Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024. “Profesi PR atau Hubungan Masyarakat tidak akan tergantikan oleh perkembangan zaman. Hal ini karena organisasi dan korporasi akan terus menghadapi berbagai turbulensi dalam mengikuti perubahan zaman dan berkomunikasi dengan publiknya,” tambah Asmono.
Selain tahapan AHI yang sedang berlangsung, Humas Pemerintah juga tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi monitoring dan evaluasi (monev) oleh Komisi Informasi Pusat. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Humas Pemerintah, baik di Kementerian, Lembaga, maupun Korporasi Negara, telah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
CEO Magnitude Indonesia, Abdul Rahman Ma’mun, menilai bahwa kompetisi seperti AHI 2024 dan Monev memberikan keuntungan besar bagi masyarakat karena memungkinkan akses informasi Badan Publik secara lebih efisien dan terstruktur. “Kompetisi ini menjadi tolok ukur kemampuan Badan Publik dan Pemerintah dalam berkomunikasi secara efektif. Pada akhirnya, hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Abdul Rahman.
Bagi Badan Publik, lanjut Abdul Rahman yang juga Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2011-2013, dua ajang kompetisi ini berfungsi sebagai “general check-up” untuk mengukur sejauh mana Humas, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mengimplementasikan UU KIP di tingkat Pemerintahan dan Korporasi Negara. Khusus untuk Humas Pemerintah Daerah, prestasi yang dicapai dalam ajang AHI dan Monev dapat dijadikan konsep atau konten dalam strategi City Branding di masing-masing daerah.
Content Director Magnitude Indonesia, Triana Nurchayati, menambahkan bahwa sisi positif dari kedua kompetisi ini adalah bahwa penerapan keterbukaan informasi publik didorong dari perspektif yang positif. “Biasanya, dorongan untuk menerapkan keterbukaan informasi muncul dari sengketa informasi atau adanya penghargaan. Namun, kedua ajang kompetisi ini mendorong penerapan dari sisi yang lebih positif,” jelas Triana.
Webinar ini dihadiri oleh Humas dan Tim Komunikasi dari berbagai instansi pusat dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) di seluruh Indonesia. Beberapa peserta di antaranya adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang juga berbagi pengalaman sebagai BUMN pemenang kompetisi AHI tahun 2023. Selain KAI, hadir juga perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), anak perusahaan BUMN dan BUMD, perguruan tinggi negeri (PTN), pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), dan lainnya.
Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024 adalah kompetisi yang menilai kinerja komunikasi dan keterbukaan informasi lembaga publik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, dan Badan Layanan Umum (BLU) se-Indonesia. AHI merupakan barometer pencapaian tertinggi bagi departemen komunikasi publik, biro humas, dan dinas komunikasi dan informatika. Sementara itu, monev yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi memberikan penghargaan kepada Badan Publik yang berhasil melaksanakan UU KIP. (Har)
