Editor Indonesia, Jakarta – Beredar surat pemanggilan mantan Sekjen PKB Lukman Edy oleh PBNU pada Selasa, 30 Juli 2024. Dalam surat berkop PBNU yang ditandatangani Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen Faisal Saimima tertulis pemanggilan dilakukan untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan PKB.
Pada surat tersebut, pemanggilan Lukman Edy dilakukan PB NU berdasarkan keputusan Rapat Pleno pada 20-21 Muharram 1446 H/27-28 Juli 2024 M. Dalam surat itu juga dijelaskan bahwa Lukman diminta datang ke ruang rapat lantai 5 gedung PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024 pukul 12.30 WIB.
“Dengan ini kami mengundang kehadiran bapak untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa,” dikutip dari salinan surat tersebut
Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Umarsyah memastikan bahwa panitia khusus yang mengurus hubungan antara NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bekerja pada Rabu, 31 Juli 2024. Mantan sekretaris jenderal PKB Muhammad Lukman Edy yang dipanggil pertama.
“Memang mulai besok tim yang dipimpin KH Anwar Iskandar bekerja. Tapi detailnya seperti apa, kita lihat saja besok di kantor PB NU,” kata Umarsyah dikutip di Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.
Perseteruan PBNU dan PKB itu pun memantik pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang menyebut Gus Yahya dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf kerap menggembosi partainya.
“Saya kira Gus Yahya dan Gus Ipul itu kan sudah sering menggembosi PKB,” tuturnya di di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Dia juga memastikan bahwa Ormas PBNU tidak bisa mengambil PKB, meskipun jika ditinjau dari aspek historis PKB-PBNU tidak terpisahkan sejak lama. Jazilul juga menyayangkan Ormas PBNU yang diisi oleh para ulama, ingin merebut PKB dari tangan Muhaimin Iskandar.
“Sayang sekali organisasi yang ulamanya banyak itu tidak menunjukan etikanya, mau menyerobot dan mengambil alih. Itu bukan hak mereka dan pantang bagi ulama,” kata Jazilul.
“Jadi merebut hak orang lain itu adalah tindakan batil dan tidak dibenarkan,” tambah Jazilul.
Jazilul meminta PBNU sebagai ormas keagamaan fokus saja mengurusi umat, masjid, hingga madrasah, ketimbang mengintervensi kedaultan partainya. (Frd)