Editorindonesia, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengaku sempat terpukau dengan laporan efisiensi dana haji 2023 yang berlebih sekitar Rp1,2 triliun. Namun, setelah dipelajari, ternyata dana lebih yang dilaporkan Kementerian Agama (Kemenag) itu karena pembiayaan penerbangan pada haji 2023 belum dilunasi.
Hal tersebut mencuat saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (2/10/2022).
“Sekilas ya, hebat sekali ini. Menag bisa melakukan efisiensi Rp1,2 triliun. Tetapi ketika saya baca di penjelasan, ternyata masih ada pembayaran yang belum dilaksanakan. Yaitu penerbangan Rp927 miliar, mungkin ini termin ke empat ya. Kemudian premi asuransi, pembinaan jemaah, pelayanan umum dalam negeri dan pengelolaan BPIH,” ucap Ace.
Lantara itu, Ace meminta agar Kemenag segera menyelesaikan seluruh pembiayaan penyelenggaraan haji tahun 2023.
“Kapan ini akan diselesaikan? Ini penting diselesaikan karena bagi saya prinsipnya kita akan membahas untuk anggaran selanjutnya kalau semua penyelesaian dari pelaksanaan ibadah haji 2023 harus tuntas. Sehingga nanti tidak menimbulkan dispute antara tahun ini dan rencana tahun akan datang,” tegur dia.
Politisi Partai Golkar ini juga meminta Kemenag dan BPKH untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji 2023 secara transparan dan akuntabel. Hal itu untuk mendapatkan persetujuan dari Komisi VIII sebelum pembentukan panja BPIH tahun 2024.
Menanggapi masalah ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beralasan pihaknya masih melakukan rekonsiliasi dengan pihak maskapai penerbangan. Dia menyebut ada penanganan jemaah pascaoperasional yang belum selesai.
“Sampai hari ini masih ada sekitar 6 jemaah yang masih berada di Saudi karena sakit. Masih dirawat di sana, jadi belum terhitung dengan presisi,” dalih Yaqut.
Setelah proses pemulangan seluruh jemaah selesai, Menag Yaqut berjanji akan segera menyelesaikan seluruh laporan keuangan ibadah haji 2023.
Sebagaimana diketahui, realisasi anggaran operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji sejak 1 Januari hingga 31 Agustus 2023 mencapai Rp17.94 triliun atau 93,13% dari alokasi anggaran sebesar Rp19.26 triliun.
Realisasi pengeluaran tersebut terdiri atas realisasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp9.93 triliun, realisasi nilai manfaat, dana efisiensi, dan sumber lain sebesar Rp8.01 triliun.
“Realisasi anggaran tersebut merupakan realisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Tidak terdapat anggaran dan realisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus,” jelas Menag.
Jumlah kuota haji regular tahun 2023, jelas Yaqut, sebanyak 210.680 jemaah yang terdiri atas 208.423 jemaah haji, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing ibadah dari KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah).
“Realisasi jemaah haji yang berangkat ke Arab Saudi sebanyak 209.782 orang, terdiri dari 207.961 jemaah haji regular, 1.390 orang PHD, dan 431 Pembimbing KBIHU,” kata Menag. (Didi)
