Dirut Bulog Bantah Bantuan Pangan Bermuatan Politis Jelang Pemilu
Editorindonesia, Klaten – Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurti membantah tudingan bahwa penyaluran bantuan saat ini bermuatan politis karena dilaksanakan jelang Pemilu 2024. Ditemui setelah pelaksanan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah, yang dihadiri Presiden Jokowi, Rabu (31/1) sore, di Gudang Bulog Meger, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah, Bayu menegaskan, data BPS menuliskan saat ini terjadi defisit 2 juta ton beras per bulan. Sementara, serapan panen petani secara nasional hanya berkisar 120-125 ribu ton. Maka, penyaluran pangan beras memang penting untuk menstabilkan pangan.
Bayu berpegangan pada data BPS yang menuliskan adanya defisit 2 juta ton beras saat ini. Sehingga penyaluran bantuan pangan memang semestinya dilakukan.
” Yang kita lihat pesan dari BPS Januari-Februari defisit 2,7. Pemerintah mengutus kita untuk meredakan itu”, Ungkap Bayu
Mengenai bantuan pangan, Bayu Krisnamurti menerangkan saat ini dalam proses verifikasi data dan sudah mencapai 90%.
“Untuk bantuan pangan ada keperluan verifikasi data yang saat ini sudah mencapai 90%, sehingga bisa segera diluncurkan” Ujar Bayu.
Menurut Bayu jika bantuan pangan dan Stabilitas dan Pasokan Harga Pangan (SPHP) berjalan paralel akan bisa menahan kenaikan harga beras. tapi yang paling bisa menurunkan harga beras adalah saat panen.
Sementara, Kepala Bappanas, Arief Prasetyo mengungkapkan, defisit 2 juta ton itu harus dicukupi dengan impor beras yang nilainya menyentuh Rp20 triliun. Maka, seluruh pihak dan stakeholder terkait mesti bersama-sama mengupayakan dan menjaga produksi beras nasional agar tidak perlu lagi dilakukan impor beras. (Frd)
Baca Juga : Jokowi Perpanjang Bansos Pangan Beras hingga Maret 2024
