Hasto bicara pelanggaran kode etik ketua KPU dan anngotanya/dok.Ist

DKPP  Putuskan KPU Langgar  Etik, Kubu Ganjar-Mahfud Nilai itu Pelanggaran Serius

Editorindonesia, Jakarta – Soal putusan KPU langgar  etik, Kubu Ganjar – Mahfud menilai itu pelanggaran serius. Hal itu diucapkan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang juga Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari merupakan hal serius. Putusan itu terkait pelanggaran kode etik ihwal proses pendaftaran capres dan cawapres usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“DKPP yang memang memiliki kewenangan terhadap pelanggaran-pelanggaran etik keputusannya tidak bisa dianggap main-main karena pelanggaran etik itu sangat-sangat serius,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2024.

Hasto menilai putusan itu juga menjadi peringatan bagi KPU. Dia juga menyinggung soal suri tauladan yang diperkuat dengan hukum.

“Kami menegaskan ini semakin membuktikan bahwa moral force itu sekarang sudah diperkuat dengan kekuatan hukum,” ujar Hasto.

Hasto menuturkan bahwa pemilu sejak awal sudah dimanipulasi. Kondisi tersebut berdampak pada beban penyelenggaraan.

“Ini menunjukkan bahwa pemilu ini sejak awal ketika terjadi manipulasi di mahkamah konstitusi itu telah menjadi beban bagi pemilu ke depan,” ucap Hasto lebih lanjut.

Sebelumnya, Hasyim Asy’ari dinyatakan melanggar kode etik ihwal proses pendaftaran capres dan cawapres usai MK memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut Hasyim sebagai teradu satu, terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu 1,” ucap Heddy.

Sementara untuk enam komisioner KPU RI lainnya diberi peringatan keras. Keenam komisioner, yakni Idham Holik, August Mellasz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menuturkan KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023. (Didi)