Ilustrasi ASN netral dalam Pemilu 2024/dok.bawaslu

Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Netralitas ASN Tertinggi

Editorindonesia, Jakarta – Platform Jaga Pemilu mencatat dugaan Pelanggaran Pemilu dalam hal netralitas aparatur sipil negara (ASN) jadi salah satu isu yang paling disorot pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Data ini tercatat pada temuan dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang disampaikan platform Jaga Pemilu.

“ASN ini unik sebagai pelaku tertinggi tentang bagaimana kecenderungan isu soal netralitas,” kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Jaga Pemilu Rusdi Marpaung dalam konferensi pers virtual bertajuk ‘Rekap Temuan Pelanggaran Pemilu 2024’, Senin, 12 Februari 2024.

Jaga Pemilu mencatat laporan dugaan pelanggaran terhadap ASN sebanyak 32 persen. Kemudian calon legislatif (caleg) 23 persen.

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 10 persen. Kemudian, penyelenggara negara sekitar 8 persen. Kepala daerah, partai, dan lain-lain di bawah 8 persen.

Menurut Rusdi, sanksi terhadap ASN tidak ada yang cukup tegas. Selain itu, sanksi yang diberikan juga diberikan melalui Kementerian PAN-RB.

“Ketentuan Menpan-RB lemah sekali, bahwa sanksi moral, tidak ada sanksi yang betul-betul menyangkut pada ketegasan,” ujar Rusdi.

Ketua Bawaslu Periode 2017-2022 Abhan berharap Bawaslu saat ini bisa menindaklanjuti laporan dugaan tersebut. Abhan juga menekankan Bawaslu mesti transparan.

“Nanti apakah terbukti atau tidak Bawaslu harus transparan kalau terbukti ada kategori terpidana untuk memberikan kepercayaan publik,” ujar Abhan.

Ia mengaku dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN cukup tinggi pada Pemilu 2024. Kondisi itu berbeda ketika Pemilu 2019. Hasil pengawasan Bawaslu pada tahun 2019, sekitar 1.096 pelanggaran hukum terkait netralitas ASN, TNI dan Polri pada pemilu saat itu. Menariknya, 162 kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 2019, yaitu KPU dan Bawaslu. (Her)