Ilustrasi pajak/dok.mi

FIA UI Edukasi Pajak Pelaku UMKM di Kampung Tematik Mulyaharja Bogor

Editorindonesia, Depok – Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) mengedukasi tentang perpajakan kepada para pelaku UMKM di Kampung Tematik Ciharashas, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor Jawa Barat.

“Kami berharap kegiatan edukasi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakannya,” ucap Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum FIA UI, Dr. Milla Sepliana Setyowati di Kampus UI Depok, Jabar, seperti dikutip dari LKBN Antara, Sabtu (2/12/2023)

Selain itu, lanjutnya, kegiatan pengabdian masyarakat (pengmas) FIA UI kepada pelaku UMKM binaan di Desa Wisata Mulyaharja untuk memperluas wawasan dalam bidang perpajakan yang akan berdampak pada proses bisnis yang dijalankan.

Sebagaimana diketahui, Desa Mulyaharja termasuk dalam 300 desa wisata unggulan berdasarkan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 yang potensi pertumbuhan UMKM berjalan baik sehingga perlu mendapatkan sosialisasi mengenai perpajakan.

“Kami berharap pelaku UMKM terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Dosen Ilmu Administrasi Fiskal FIA UI Wulandari Kartika Sari mengungkapkan, UMKM memiliki pengaturan khusus yang dikenal dengan istilah Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM.

Awalnya, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018. Baru-baru ini, peraturan tersebut mengalami perubahan kembali melalui PP Nomor 55 Tahun 2022.

“Alasan hadirnya pengaturan tersendiri terhadap UMKM yaitu untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Ketentuan PPh Final UMKM dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dan hanya dapat dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu,” kata Wulandari.

Dengan berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022, pelaku UMKM orang pribadi yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak akan dikenakan PPh Final sebesar 0,5 persen dalam jangka waktu tertentu. (Didi)

Baca Juga: Agribisnis berbasis Klaster agar Milenial Jatim Manfaatkan CSR