Editor Indonesia, Tokyo — Pemerintah Jepang akan memberlakukan paket kebijakan komprehensif untuk mengatur keberadaan warga asing dan wisatawan mulai Januari 2026. Kebijakan baru ini menyoroti dua aspek utama, yakni sistem asuransi dan izin tinggal, sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga asing di Negeri Sakura.
Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Tokyo, Selasa (4/11/2025). Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan hasil rapat tingkat menteri pertama yang digelar di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi, dengan fokus utama pada isu-isu terkait warga asing.
“Pemerintah berupaya membangun masyarakat yang aman, tertib, dan inklusif, yang memberikan rasa aman baik bagi warga Jepang maupun warga asing yang tinggal di negara ini,” ujar Kihara.
Isu mengenai warga asing semakin mencuat di Jepang setelah sejumlah laporan media menyoroti pelanggaran izin tinggal dan dugaan penyalahgunaan layanan publik oleh sebagian individu asing.
Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk menindak berbagai pelanggaran tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan baru ini tidak boleh bersifat diskriminatif.
“Pemerintah akan merespons dengan tegas terhadap masalah tersebut sambil tetap menjaga jarak dari sikap xenofobia,” kata Takaichi seperti dikutip Kyodo News.
Selain izin tinggal dan asuransi, perhatian publik juga tertuju pada meningkatnya pembelian tanah oleh individu maupun perusahaan asing, yang menjadi isu hangat selama pemilihan anggota majelis tinggi pada Juli lalu. (Frd)
Baca Juga: Viral Gerombolan WNI Berkaus Hitam Resahkan Warga Jepang
