Polhukam

Jokowi Diminta Cuti, Tak bisa Bedakan jadi Kepala Negara atau Kepala Rumah Tangga

×

Jokowi Diminta Cuti, Tak bisa Bedakan jadi Kepala Negara atau Kepala Rumah Tangga

Sebarkan artikel ini
Pengamat: Jokowi Tak Bisa Bedakan Antara Menjadi Kepala Negara dengan Kepala Rumah Tangga
Diskusi "Pemilu curang Menyoal Netralitas Presiden hingga Laporan Kemhan ke Bawaslu", Jakarta, Kamis (25/1/2024)/dok.ist

Editorindonesia, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengambil cuti. Sebab, Jokowi sudah tidak dapat lagi membedakan antara menjadi kepala negara dengan kepala rumah tangga.

“Presiden dalam hal ini jadi disfungsi, karena dia tidak bisa membedakan kapan menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, dan kepala rumah tangga alias bapaknya (cawapres) Gibran,” ujar pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie, dalam acara diskusi publik bertajuk Pemilu Curang: Menyoal Netralitas Presiden, Hingga Pelaporan Kemhan ke Bawaslu, yang digelar PBHI di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024.

Connie menjelaskan masyarakat tak akan lagi mempermasalahkan sikap Jokowi ketika cuti. Sehingga, mantan Wali Kota Solo dan mantan Gubernur Jakarta itu bebas mendukung anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

“Dia mau gendong-gendong Gibran, tangannya mau dua mau apa terserah, tidak ada masalah,” jelasnya.

Namun, Connie mengingatkan jangan sampai Jokowi menggunakan fasilitas negara. Baik itu pengawalan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) hingga akomodasi milik negara.

“Jadi paham ya ketika tidak menggunakan fasilitas negara clear, kalau cuman bicara, tapi masih dikawal-kawal itu masih pakai fasilitas (negara),” kata Connie. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak kepada calon tertentu dalam pemilihan umum (pemilu)

Hal itu dilontarkan Connie menanggapi sikap Jokowi yang mengatakan presiden boleh kampanye dan boleh memihak.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini. Jokowi mengatakan, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang nonpolitik itu merupakan hak demokrasi.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma , Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).

Jokowi kemudian menambahkan hal yang samapun berlaku untuk presiden.

“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi.

“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi dengan tegas. (Kin)