Editorindonesia, Jakarta – Jokowi kemungkinan besar tidak akan menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan ke 51 tahun, yang dilaksanakan pada 10 Januari mendatang. Alasannya, ada tugas negara hendak melakukan lawatan ke luar negeri.
Demikian disampaikan Koordinator staf khusus presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (5/1/2024)
“Ada rencana memang ke beberapa negara ASEAN, tetapi kepastiannya nanti saya sampaikan lagi,” ungkap Ari Dwipayana.
Saat disinggung apakah Jokowi sudah mendapat undangan perayaan HUT PDIP, diakui Ari Dwipayana, dirinya belum bisa memastikan apakah Jokowi sudah menerima undangan untuk menghadiri HUT ke-51 PDIP yang akan jatuh pada 10 Januari 2024.
“Nanti saya cek dulu ya. Tetapi kalau ada kunjungan ke luar negeri mungkin tidak (hadir),” ucap Ari.
Rencana kunjungan Presiden Jokowi, jelas Ari Dwipayana, sudah dirancang jauh-jauhari. Jadi jangan diartikan bahwa rencana kunjungan Jokowi ke luar negeri untuk menghindari acara penting PDIP tersebut.
“Enggak (menghindar) lah pasti sudah ada rencana yang sudah diatur. Kita ucapkan selamat ulang tahun ya (untuk PDIP),” kata Ari.
Sebagaimana yang terlihat belakangan ini, hubungan Jokowi dengan partai politik yang membesarkan namanya tersebut, dikabarkan merenggang karena Pilpres 2024.
Dimana PDIP mengusung Ganjar Pranowo, sosok yang selama ini terkesan didukung oleh Jokowi. Ternayat dalam dinamika selanjutnya, anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, diusung menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto, yang merupakan rival Ganjar.
Sejauh ini Jokowi tidak bersikap atas penunjukan Gibran sebagai cawapres, tetapi PDIP merespons keras pencalonan Gibran yang dinilai banyak pihak prosesnya sangat instan dan memicu polemik tentang dinasti politik.
Baca Juga: Ditanya Pindah ke Golkar, Gibran Enggan Jawab Tegas
Sebelumnya, menyikapi pencalonan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto, PDI Perjuangan (PDIP) menyebut sebagai political disobedience atau pembangkangan politik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya percaya bahwa rakyat Indonesia bertakwa keapda Tuhan dan mengedepankan moralitas, nilai kebenaran, dan kesetiaan. Dia menilai pencalonan Gibran di luar keputusan partainya, yakni PDIP untuk mengusung pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD merupakan pembangkangan politik terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia.
“Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (29/10/2023). (Her)
