Editor Indonesia, Depok – Kader Golkar yang menjabat Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Depok, Jawa Barat, Nurhasim menyatakan siap mundur, jika disalahkan tak mendukung calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono-Ririn Farabi, yang diusung partainya dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pilkada 2024.
“Saya sampaikan kepada Dindin dan Tajudin, saya tidak mendukung Imam Budi Hartono-Ririn Farabi di Pilkada 2024. Saya juga menyampaikan 100 Kader Golkar yang ada di Kota Depok akan mengalihkan dukungan kepada calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Supian Suri- Chandra Rahmansyah, dan siap mundur dari kepengurusan,” ucap Nurhasim, Jumat (13/9/2024), seusai diperiksa Sekretaris DPD Partai Golkar, Kota Depok, Dindin Saprudin dan Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin dari Fraksi Golkar.
Pemeriksaan Nurhasim karena pernyataannya yang tak mendukung Imam Budi Hartono-Ririn Farabi sebagai calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok.
Nurhasim menekankan kepada Dindin dan Tajudin, bahwa sikapnya tidak akan berubah. “Kalau sudah A selamanya A, titik tak ada koma,” tegasnya.
Ia mengatakan, saat disampaikan sikap tegasnya itu, baik Dindin maupun Tajudin tidak lagi komentar. Namun, Dindin dan Tajudin meminta dibuatkan surat secara tertulis tentang alasan penolakan Nurhasim terhadap pencalonan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota.
“Dindin dan Tajudin memberi kesempatan dua hari. Tapi sampai hari ini tak saya buat.Untuk apa,” ujar dia.
Dia mengaku siap menerima sanksi dengan segala resiko atas keputusannya. ” Jika harus dicoret dan kartu tanda anggota (KTA) dicabut silahkan saja bagi saya tak masalah,” tegas Nurhasim.
Nurhasim mengatakan sejak tahun 1980 sudah menjadi Kader Golkar. Selama 44 tahun sudah berjasa mengharumkan Partai Golkar di Kota Depok. “Kalaupun sekarang saya mendukung Supian-Chandra itu pilihan, saya ingin ada perubahan di Kota Depok kedepan,” paparnya.
Contoh sederhana, kata dia, Jalan Raya Sawangan yang katanya akan dilebarkan dari 7 meter menjadi 24 meter sampai sekarang hanya obralan. Padahal, publik khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah barat ingin pelebaran jalan di sana.
“Ketika saya anggota dewan 2019-2024 tak terhitung warga yang menanyakan masalah ini. Tak hanya itu, masalah penanganan sampah yang kini berserakan dipinggir jalan juga dipertanyakan,” kata Nurhasim lagi.
Selain persampahan dan jalan yang terus mengalami kemacetan, masalah gedung SMP Negeri yang katanya akan dibangun satu SMP Negeri per kecamatan sampai sekarang tak juga terealisasi. “Belum lagi masalah penyiapan lahan parkir di Jalan Margonda yang tak kunjung ada,” pungkasnya (Kis)
