Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/dok.ist

Ketua MPR Minta Pemerintah Dialog dengan Rakyat Rempang

Editor Indonesia, Jakarta – Soal bentrokan antara penduduk Pulau Rempang dan aparat keamanan, yang menimbulkan korban masyarakat termasuk anak-anak dan ibu, membuat sejumlah pihak angkat bicara. Termasuk Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Kericuhan sebagai imbas dari masalah pengembangan kawasan ekonomi baru proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang dan Galang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri, masih belum usai. Masyarakat yang terdampak rencana proyek Rempang Eco-City belum sepakat untuk direlokasi dari tempat tinggalnya.

Merespon hal tersebut, Bamsoet, sapaan Ketua MPR RI meminta aparat Kepolisian untuk tidak melakukan kekerasan dan menggunakan kekuatan berlebih terhadap masyarakat Rempang.

“Polri kami minta lebih mengedepankan pendekatan humanisme dan bersama pemerintah untuk membuka ruang dialog untuk menciptakan win win solution,” pinta Bamsoet dalam keterangan persnya, Senin (18/9/2023).

Selain itu, Bamsoet meminta pemerintah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM yakni agar rencana pembangunan industri tersebut dilakukan tanpa harus menggusur warga setempat.

“Pemerintah dan aparat harus menyelesaikan seluruh proses penanganan masalah di Pulau Rempang dengan cara yang lembut dan baik, serta tetap memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, yakni sejumlah penawaran, baik hunian sementara, hunian tetap, hingga sertifikat hak milik/SHM,” ucapnya.

Kedepan, lanjut Bamsoet, pemerintah harus mampu menyosialisasikan secara jelas kepada masyarakat setempat terkait penawaran yang diberikan oleh pemerintah, dan meminta pemerintah juga mendengarkan keluhan dan pendapat masyarakat setempat terkait rencana pemerintah tersebut.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah adanya pemaksaan dan intimidasi terhadap pemindahan warga Pulau Rempang imbas pembangunan investasi di wilayah tersebut.

Dari sekitar 900 Kepala Keluarga (KK) warga Pulau Rempang, Bahlil menyatakan sudah ada 322 KK telah bersedia pindah ke Tanjung Banon, yang masih berada di wilayah Pulau Rempang.

“Saya menyampaikan fakta, dari 961 KK, yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser itu sudah mencapai 322 (KK) per hari ini. Jadi tidak benar kalau isu mengatakan itu dipaksa-paksa,” ucap Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Sampai dengan saat ini, jelas Bahlil, sosialisasi dengan warga Rempang masih terus berjalan. Salah satu kesepakatan dengan warga Rempang adalah menjadikan warga sebagai objek dan subjek dari investasi proyek Rempang Eco-City. (Didi)

Baca Juga: Menteri Bahlil Temui Warga Rempang Paparkan Pentingnya Investasi di Daerah