Ilustrasi Hak Asasi Manusia/dok.its online

KontraS : Kebijakan Jokowi Buat Imunitas Bagi Pelanggar HAM

Editorindonesia, Jakarta – KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan) menilai Presiden Jokowi membuat kebijakan yang melindungi pelanggar hak asasi manusia (HAM). Yakni kebijakan penyelesaian kasus HAM secara non yudisial.

Hal ini membuka lembaran untuk menghadirkan fenomena imunitas atau ketiadaan hukuman setimpal untuk terduga pelaku yang belum diminta pertanggungjawaban hukumnya dalam beberapa kasus HAM di masa lalu.

“Situasi ini menghasilkan fenomena yang terjadi sekarang terhadap terduga pelanggaran HAM berat yang justru mempunyai kekuatan dan hak secara konstitutif dan legal untuk menjalankan diri sebagai presiden,” ungkap Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya Saputra, di Jakarta, Kamis (28/12/2023).

“Terduga pelanggaran ham punya hak konstitutif menjadi calon legislatif, terduga punya hak yang legal untuk masuk menjadi komisaris dan penjabat publik di negara ini, yang harusnya dihindari atau bisa dicegah dalam satu siklus negara,” ujar Dimas menambahkan.

Sebuah negara demokrasi, jelas Dimas, harus menjunjung tinggi martabat manusia, HAM dan kepatuhan terhadap supremasi hukum. Namun, dalam pemerintahan Presiden Jokowi atau Joko Widodo, KontraS melihat pada 2023 atau setidaknya 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi memberikan akses menghadirkan untuk melakukan imunitas masih terjadi. Akibatnya, akses politik bagi para pelaku terduga pelanggaran masih terbuka lebar.

Ini menjadi bentuk kontradiksi dengan penilaian dunia bahwa Indonesia yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai ham yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Situasi yang dilakukan Jokowi berkebalikan dengan memasukan pihak dengan rekam jejak buruk terhadap HAM ke dalam kebijakan publik.

“Dimasukkan dalam skema kebijakan politik bahkan kebijakan tata negara di Indonesia yang ini justru menghadirkan upaya untuk membangkang untuk kemudian menurunkan penghormatan kita terhadap sistem HAM atau nilai hukum yang bermartabat. Ketika suatu negara abai terhadap penyelesaian HAM di masa lalu berarti negara itu tidak bersungguh-sungguh dalam memasukkan atau menghormati nilai HAM yang harusnya menjadi pedoman dasar untuk bisa beralih dari negara otoriter menjadi negara yang bermartabat dan menjunjung demokrasi substansial dan nilai dasar HAM,” ungkapnya memaparkan.

Dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Demokrasi, Hukum dan HAM anjloknya demokrasi di bawah kepemimpinan presidem Jokowi sangat dirasakan dalam aspek kebebasan berbicara masyarakat sipil.

Berdasarkan catatan lembaga survei Freedom House dalam 9 tahun terakhir situasi demokrasi Indonesia menurun drastis mulai dari 2000-2017 indeks demokrasi di angka 63 lalu di 2023 indeks demokrasi ada di angka 58 dari 100 dengan komponen paling utama dan paling rendah yakni kebebasan sipil.

“Artinya ada fenomena yang berkontribusi dalam membuat indeks atau komponen sipil itu turun drastis. Pertama ada fenomena pengekangan dan pembungkaman suara atau aktivitas suara mahasiswa di kampus seperti aktivitas diskusi selalu melakukan acara yang sifatnya edukatif nonton film atau pembahasan lainnya,” jelasnya.

Dalam 9 tahun terakhir KontraS menemukan ada beberapa upaya pembekuan terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa, seperti yang terjadi di Universitas Udayana Bali. Pembekuan ini dilakukan oleh pihak rektorat yang seharusnya tidak boleh terjadi. Kemudian kejadian serupa juga dilakukan di UIN Sunan Kalijaga. (Her)

Baca Juga: Komnas HAM Minta Pemerintah Tinjau Ulang Proyek Rempang Eco City