Mantan Ketua MK Anwar Usman (batik) saat konfrensi pers, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11)/dok.ist

Mantan Ketua MK Anwar Usman Curhat dari Politisasi hingga Sidang Etik

Editorindonesia, Jakarta – Mantan Ketua MK, Anwar Usman merasa menjadi objek politisasi sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikannya dari jabatan ketua MK. Tidak hanya itu, Anwar juga mempertanyakan sidang etik yang digelar terbuka untuk umum.

Anwar menyatakan kegundahannya itu kepada wartawan, saat konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023). Menurut Anwar, ada upaya politisasi dalam putusan tersebut. Adik ipar Presiden Jokowi ini merasa telah menjadi objek dalam upaya tersebut.

“Sesungguhnya bahwa saya mengetahui dan telah mendapat kabar upaya melakukan politisasi dan menjadikan saya objek dalam berbagai putusan MK dan putusan MK terakhir maupun pembentukan MKMK, saya telah mendengar jauh sebelum MKMK terbentuk,” kata Anwar

Upaya politisasi tersebut, ungkap Anwar, juga merupakan sebuah skenario yang bertujuan untuk membunuh karakternya. “Meskipun saya mendengar bahwa ada skenario untuk membunuh karakter saya. Tetapi saya tetap berbaik sangka karena memang begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir,” ujar Anwar.

Menurut keyakinannya, tak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendak-Nya dan sebaik-baiknya skenario manusia, jauh lebih baik skenario Allah, Tuhan Yang Maha Esa.

Soal Sidang Etik

Paman dari Gibran Rakabuming Raka ini juga menyayangkan sidang peradilan etik yang digelar pada Selasa (7/11/2023), seharusnya digelar secara tertutup, bukan secara terbuka.

“Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya digelar tertutup sesuai dengan Peraturan MK, namun malah dilakukan secara terbuka,” ujar Anwar.

Sebab, lanjut dia, secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun institusional

“Meskipun MKMK melakukan dengan dalih untuk mengembalikan citra MK di mata masyarakat, hal tersebut tetap merupakan bentuk pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku,” sesalnya.

Kendati demikian, ia mengaku bahwa dirinya tetap menerima dan tidak sedikit pun melakukan intervensi terhadap proses dan persidangan MKMK.

“Sebagai Ketua MK pada saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau mengintervensi terhadap proses, atau jalannya persidangan MKMK yang tengah berlangsung,” tututpnya.

Sebagaimana diberitakan, MKMK memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK, pada Selasa (7/11/2023). MKMK menilai Anwar Usman telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dalam putusan MK dengan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

Putusan MK No:2/MKMK/L/11/2023 ini merupakan bentuk tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan oleh 21 pihak terlapor. (Her)

Baca Juga: MKMK Temukan Isu Baru Usai Periksa 19 Pelapor dan 9 Hakim Konstitusi