Rapat koordinasi pemantauan perkembangan situasi politik dan kesiapan pemilu 2024 di Kantor Gubernur Jawa Tengah/dok.shafi-ei

Kawal Pemilu 2024 Pemprov Jateng Buka Posko Terpadu

Editorindonesia, Semarang-  Untuk mengawal Pemilu 2024 Pemprov Jateng membuka posko terpadu. Posko terpadu ini untuk memantau, serta menampung seluruh permasalahan dan perkembangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 dari seluruh daerah.

“Pemprov Jateng akan membuka posko pemantauan pemilu,” kata Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, usai Rapat Koordinasi Pemantauan Perkembangan Situasi Politik dan Kesiapan Pemilu 2024, di Semarang.

Nana menjelaskan, posko tersebut akan menampung seluruh permasalahan dan perkembangan yang ada di seluruh daerah. Termasuk, laporan dari seluruh Kepala OPD di lingkup Pemprov Jateng yang ditugaskan.

Ditambahkan, penugasan seluruh Kepala OPD Pemprov Jateng sesuai dengan surat tugas yang sudah diterbitkan sejak 5 Januari 2024 lalu, dengan penekanannya adalah koordinasi dengan instansi terkait seperti KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.

“Mereka juga harus koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, karena mereka yang dekat dengan masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan pemilu yang sejuk, nyaman, dan damai. Itu tugasnya,” tegas Nana.

Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng Akmaliyah mengatakan bahwa persiapan Pemilu 2024 di wilayah tersebut saat ini sudah 90 persen.

Sebanyak 821.093 KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan 234.598 petugas Linmas (perlindungan masyarakat) yang akan bertugas di TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Jateng sudah terpenuhi.

Sementara untuk logistik, kata dia, seluruh logistik pemilu yang ada di luar kotak suara sudah didistribusikan sampai tingkat desa/kelurahan.

Adapun logistik yang ada di dalam kotak suara sedang tahapan pengepakan. Di dalamnya ada perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi surat suara, alat coblos, tinta, dan formulir C Hasil untuk menghitung perolehan pemungutan suara.

“Logistik ini pada H-7 (tujuh hari sebelum penyelenggaraan pemilu) sudah geser ke kecamatan,” kata Akmaliyah.

Ia menambahkan bahwa langkah mitigasi juga dilakukan untuk tempat atau wilayah geografis yang rawan bencana, misalnya Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang yang ada di sekitar lereng Gunung Merapi.

“Sudah dimitigasi bagaimana nanti pemungutan suara ketika ada bencana alam,” katanya. (Shafi Media Nusantara/EI 2)