MenKopUKM Berharap Kredit Skoring Fintech Jadi Solusi Pembiayaan UMKM
Editor Indonesia, Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki berharap skema kredit skoring yang digunakan oleh fintech, dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan bagi UMKM yang selama ini kesulitan mengakses pinjaman ke perbankan.
Harapan tersebut disampaikan Menteri Teten saat konferensi pers AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Jakarta, pada Kamis (14/9/2023). Menurut Teten, kunci akses pembiayaan bagi UMKM ialah mengkaji penerapan kredit skoring oleh fintech lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah diterapkan di 145 negara.
Menteri Teten menyebut dalam survei yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan saat pandemi COVID-19. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting dan dibutuhkan.
Namun, perbankan kerap sulit memberikan pendanaan kepada UMKM karena pelaku UMKM tidak mempunyai agunan yang cukup sebagai penjaminan pinjaman. Sedangkan fintech hadir memberikan solusi pembiayaan ke UMKM tanpa menerapkan agunan karena menggunakan teknologi sehingga yang mampu mengetahui persis kriteria calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan.
“Di fintech, plafon pinjaman sebesar Rp2 miliar sudah diberikan tanpa memakai agunan. Bahkan UMKM yang terhubung dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang) bisa meminjam pinjaman hingga Rp10 miliar. Hal ini merupakan terobosan yang baik bagi UMKM dalam mengakses pembiayaan,” ujarnya.
Namun, satu catatan penting, lanjut Teten, adalah soal bunga pinjaman yang masih tinggi di fintech. Sebab, bunga yang tinggi juga menjadi persoalan tersendiri dalam mempermudah UMKM mengakses pembiayaan. Dirinya berharap penurunan suku bunga di fintech bisa terjadi. Sebab akan menjadi pertimbangan bagi perbankan juga untuk berani memberikan pinjaman ke UMKM tanpa agunan.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko mengatakan anggota fintech yang berada di naungan AFPI terus berupaya untuk mengoptimalkan pinjaman ke UMKM. Tercatat sebanyak 40 persen pembiayaan masuk dalam sektor produktif. Pada periode Januari-Juli 2023 penyaluran pembiayaan mencapai Rp 58 triliun dan pembiayaan di sektor produktif sebesar Rp 22 triliun.
Sunu menekankan dalam mengoptimalkan pembiayaan ke UMKM, dibutuhkan dua hal yang menjadi faktor penting. Yakni literasi digital dan literasi keuangan yang tak bisa dipisahkan. UMKM jika tidak bisa mengadopsi digital akan tertinggal.
“Karena digital akan menjadi track record dari cashflow. Misalnya, UMKM di daerah remote, selama terhubung dengan digital, fintech pasti akan berani memberikan pinjaman. Digitalisasi mengkonfirmasi kegiatan usaha secara digital,” ucap Sunu. (Didi)
Baca Juga:KemenKopUKM Bersama BPS Mendata Koperasi dan UMKM 2023
