ilustrasi ktp/dok.ist

Mentri Muhadjir : Usut Darimana 8 Pengungsi Rohingya Punya KTP Medan

Editorindonesia, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menkopmk) Muhadjir Effendy menyesalkan ditemukannya 8 pengungsi Rohingya memiliki KTP Medan, Sumatera Utara. Untuk itu dia meminta petugas mengusut darimana pengungsi tersebut bisa mendapatkan KTP

“Itu saya belum dapatkan laporan secara detail bagaimana para pengungsi kok bisa mendapatkan KTP mungkin ada di kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kenapa dia mendapatkan KTP itu. Tetapi saya termasuk orang yang sangat menyesalkan sampai terjadi dan itu berarti birokrasi kita itu telah kecolongan dengan kasus itu,” jawab Muhadjir saat ditanya wartawan, di Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023)

Untuk itu, Muhadjir, meminta agar kasus ini diusut lebih jauh secara menyeluruh. Jangan sampai delapan kasus yang ditemukan hanya sebagian kecil atau bahkan ada upaya naturalisasi pengungs secara diam-diam. Selai itu perlu ditelusuri siapa yang membuat KTP palsu tersebut.

“Saya kira tidak boleh terjadi karena bagaimanapun kedatangan para pengungsi Rohingya ini adalah kedatangan yang tidak kita kehendaki dan kita tidak memiliki keterikatan dengan UNHCR untuk menampung dia sebagai status pengungsi,” ucap Menteri Muhadjir.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, telah ditemukan delapan pengungsi Rohingnya memiliki KTP Medan, Sumut. Mereka kedapatan mengantongi KTP saat memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seiring dengan diketahuinya banyak kejadian yang tidak mengenakan atau cukup memprihatinkan atau bagian dari tindak pidana perdagangan orang.

“Maka sebaiknya pemerintah harus tegas minta pertanggung jawaban kepada UNHCR dan harus segera dicarikan tempat yang sebagaimana menjadi tanggung jawab dari UNHCR,” ujarnya.

Baca Juga: Cemas KTP Kita Dipakai Pinjaman Online, Ini Cara Ceknya

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa isu pengungsi Rohingya sangat relevan untuk dibahas dalam KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Jepang, yang akan berlangsung di Tokyo pada Minggu (17/12).

“Saya kira sangat relevan untuk dibicarakan karena ini bukan hanya masalah ASEAN, tetapi juga masalah negara-negara yang didatangi pengungsi (Rohingya),” ujar Jokowi.

Meskipun tidak berkewajiban menerima pengungsi Rohingya karena bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia memutuskan menampung para pengungsi asal Myanmar tersebut berdasarkan diplomasi kemanusiaan.

Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus menyerukan agar akar masalah pengungsi Rohingya bisa segera diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan dampak lebih lanjut bagi sesama negara ASEAN. (Her)