Prof. Ridwan SH, Ahli Hukum Administrasi dari Universitas Islam Indonesia (UII) /dok.tangkapan layar

Pencalonan Gibran Tidak Sah Ungkap Ahli Hukum Administrasi di Sidang MK

Editor Indonesia, Jakarta – Pencalonan Gibran tidak sah secara hukum hal itu diungkapkan Ahli Hukum Administrasi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Dr Ridwan SH dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Senin (1/4/2024). Prof. Dr Ridwan SH merupakan saksi ahli dari pihak pemohon yakni kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Pencalonan Rakabuming Raka dalam perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah,” kata Ridwan.

Ridwan mengungkapkan Gibran pada saat pendaftaran yang periodenya 19 Oktober – 25 Oktober 2023, Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023 belum dihapus. Aturan ini menetapkan syarat usia calon wakil presiden, yakni minimal 40 tahun. Peraturan KPU tersebut baru diubah pada 3 November 2023.

“Sehingga dengan demikian peraturan yang berlaku saat itu, adalah peraturan KPU No.19 Tahun 2023 yang mensyaratkan calonnya itu adalah berusia paling rendah 40 tahun, sehingga yang bersangkutan pada saat mendaftar belum berusia 40 tahun. Itu ternyata diterima, pendaftaran itu,” papar Ridwan.

Ridwan menyebut KPU baru mengubah syarat usia capres cawapres setelah menerima pendaftaran Gibran. Norma yang diubah mengikuti putusan MK nomor 90 tentang syarat minimal usia capres dan cawapres.

Dalam putusan MK diatur capres dan cawapres boleh berusia di bawah 40 tahun adalah pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah.

“Ini yang saya aneh dari perspektif saya sebagai ahli hukum administrasi, adalah pada konsiderans menimbang huruf a, di sana disebutkan untuk melaksanakan pasal 52 ayat 1 PKPU nomor 19 tahun 2023 padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November,” jelas dia.

“Sementara peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November, kok masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsiderans menimbang, itu secara hukum administrasi tidak tepat karena tidak berlaku, mestinya yang menjadi pertimbangan adalah UU yang baru, peraturan yang baru,” ujar Ridwan.

Kejanggalan ini karena peraturan KPU No.19 Tahun 2023 tersebut telah diubah menjadi peraturan KPU No.23 Tahun 2023. Dari pandangan hukum administrasi, peraturan KPU No. 1632 tahun 2023 cacat konsiderans dan cacat isi karena mencantumkan GRR yang tidak sah.

“Ini tidak tepat karena seharusnya yang menjadi acuan adalah peraturan yang terbaru,” tegasnya. (Didi)

Baca Juga: Daftar Saksi dan Ahli dari Timnas Amin yang Dihadirkan di Sidang MK