Editor Indonesia, Jakarta – Penonaktifan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Achmad Muchtasyar yang dikaitkan dengan penggeledahan Kantor Ditjen Migas oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (10/2/2025) menuai berbagai pertanyaan. Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah (crude oil).
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal, menilai keputusan tersebut dapat berdampak pada kepercayaan investor serta operasional sektor hulu migas.
“Penonaktifan Dirjen Migas secara tiba-tiba bisa menghambat operasional migas. Padahal, kita semua ingin meningkatkan produksi dan investasi. Semoga hal ini tidak memperlambat kinerja sektor migas,” ujar Moshe pada Rabu (12/2/2025).
Moshe pun mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk memberikan penjelasan transparan terkait alasan penonaktifan Achmad Muchtasyar, yang belum genap sebulan menjabat.
CERI Soroti Kejanggalan Penonaktifan Dirjen Migas
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, juga menilai penonaktifan Achmad Muchtasyar sarat kejanggalan. Ia mempertanyakan langkah penyidik Kejagung yang menggeledah Ditjen Migas alih-alih kantor yang lebih berpotensi terkait kasus tersebut.
“Yang seharusnya digeledah adalah kantor kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), vendor pemasok BBM dan minyak mentah, Pertamina, serta SKK Migas, bukan Ditjen Migas,” ucap Yusri, di Jakarta, Kamis (13/2/2025)
Menurutnya, SKK Migas memiliki tugas utama dalam tata kelola minyak mentah sesuai Pedoman Tata Kerja Nomor 65 Tahun 2017. Lembaga ini memiliki kewenangan memberikan kuasa jual minyak mentah dan kondensat bagian negara (MMKBN) kepada KKKS, yang dinilai rawan penyalahgunaan.
“SKK Migas-lah yang bertanggung jawab membina, mengawasi, dan mengendalikan KKKS, bukan Ditjen Migas,” tegas Yusri.
Kritik Terhadap Keputusan Bahlil Lahadalia
Yusri juga mengkritik kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang dinilainya tidak memiliki pemahaman yang cukup dalam mengelola sektor energi. Ia menyinggung kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg yang sempat memicu keresahan masyarakat.
Bahkan, Yusri menduga penonaktifan Achmad Muchtasyar merupakan bagian dari skenario untuk menyingkirkan pejabat bersih di sektor migas.
“Setahu saya, Pak Muchtasyar adalah sosok yang bersih dan tegas. Dia patuh aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusri menyoroti bahwa sejak awal banyak pihak meragukan komitmen dan integritas Bahlil dalam mengelola sektor energi dan sumber daya alam.
“Kami khawatir, penempatan Bahlil sebagai Menteri ESDM hanya untuk mengamankan kepentingan bisnis kelompok tertentu di sektor tambang mineral dan migas,” ucapnya.
Desakan agar Presiden Prabowo Bertindak
Kekhawatiran tersebut, menurut Yusri, mulai terbukti dengan berbagai kebijakan yang merugikan rakyat, seperti sulitnya masyarakat mendapatkan LPG subsidi. Ia bahkan menyinggung insiden tragis seorang nenek di Tangerang Selatan yang meninggal dunia akibat kelelahan mengantre LPG melon.
“Kami mohon Presiden Prabowo segera mencopot Bahlil sebagai Menteri ESDM. Banyak stakeholder migas yang resah dengan kebijakan-kebijakannya yang sering berubah-ubah seperti sopir angkot,” pungkas Yusri. (Har)
