Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Koentjoro S menyoroti polemik bantuan sosial (bansos) dari pemerintah jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024/ dok.tangkapan layar youtube medcom id

Polemik Bansos, Guru Besar UGM: Menolong Itu Harus Memandirikan

Editorindonesia, Jakarta – Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Koentjoro S menyoroti polemik bantuan sosial (bansos) dari pemerintah jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurut dia, dalam teori psikologi bansos mestinya memandirikan.

“Jadi masalah bansos yang disampaikan menurut psikologi, menolong itu bukan pekerjaan mudah, menolong itu harus memandirikan,” kata Koentjoro dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk ‘Guru Besar Gusar, Jokowi Dikepung Petisi Lawan Dinasti’ di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 4 Februari 2024.

Ia mengatakan bila menolong justru membuat tergantung, maka sama dengan memberikan candu kepada mereka. Selain itu, tidak ada upaya untuk memberikan usaha lebih kepada penerima bansos.

“Karena apa, jiwa pengemis tadi diciptakan, karena mereka hanya begini terus tidak pernah mereka berusaha,” ucap Koentjoro.

Sementara itu menjelang pemilu harga pangan meroket tinggi, menteri perdagangan tidak mengerem laju harga tapi ikut kampanye, tidak melakukan usaha untuk mengendalikan harga, dan di momen inilah muncul bansos . Akibatnya di tengah masyarakat muncul anggapan yang memberi bantuan adalah seorang pahlawan.

Pendiri Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menuturkan bansos yang dipersonifikasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bentuk kejahatan kemanusiaan. Bansos yang dibagikan pemerintah dianggap untuk membuat orang miskin bermental budak. Dalam teori politik apa yang dilakukan oleh Jokowi terkait bansos adalah Teori Politik Gentong Babi. Di negara-negara Eropa sudah tidak dilakukan beratus ratus tahun yang lalu karena dianggap anti kemanusiaan karena menghina manusia.

“Ini kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Pak Jokowi ketika dipersonifikasi,” ujar dia.

Syahganda juga menyoroti peristiwa sejumlah menteri dan juga ketua umum partai politik (parpol) yang menyuarakan bahwa bansos merupakan pemberian Jokowi.

Hal ini menurut Syahganda ditampakkan oleh Menteri Perdangangan Zulkifli Hasan ketika berkampanye di Kendal pada tanggal 29 Desember 2023 mengatakan kepada masa kalau bansos adalah punya jokowi, dan masyarakat harus berterimakasih dengan memilih Gibran.

Tidak hanya dilakaukan oleh Menperindag Zulkifli Hasan, Erlangga hartarto Menteri KoordinatorBidang Perekonomian juga melakukan hal yang sama. Erlangga juga menyatakan bahwa Bansos adalah punya Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos yang dianggarkan pada APBN 2024 mencapai Rp496 triliun. Angka tersebut naik Rp20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023 yakni sebesar Rp476 triliun.

“Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya Rp496 triliun jadi beda Rp 20 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. (Frd)

Baca Juga: Jokowi Perpanjang Bansos Pangan Beras hingga Maret 2024