Polri Ingatkan Masyarakat Tak Sebar Hoaks Pemilu 2024
Editorindonesia, Jakarta – Polri kembali mengingatkan masyarakat agar tak sebar hoaks dan bijak dalam menerima dan meneruskan informasi soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Jangan terlibat dan menyebarkan informasi hoaks yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Februari 2024.
Trunoyudo mengatakan Polri selalu menyampaikan pesan-pesan soal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kemudian mengedukasi tentang maraknya berita bohong atau hoax yang lagi marak di media sosial.
“Pada umumnya, informasi palsu atau berita palsu di internet disebarkan ulang dengan cara copy dan paste,” ujar jenderal bintang satu itu.
Lantas, konten itu diedit sedemikian rupa dan disisipi narasi tertentu. Tujuannya untuk memuat kepentingan tanpa menyertakan link sumber.
Salah satu hoaks yang beredar, kata Trunoyudo, yakni ketidaknetralan Polri dalam Pemilu 2024. Sandi menegaskan pihaknya berupaya mengawal pesta demokrasi agar berjalan aman, damai, dan tertib.
“Polri akan netral dan itu adalah harga mati bagi Polri. Karena Polri terikat oleh peraturan perundang-undangan dan perkap (peraturan kapolri),” jelas dia.
Sementara itu Polri juga membantah informasi yang beredar soal ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Listyo disebut memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon ke para kapolda.
“Informasi tersebut tidak benar atau hoaks dan sejak minggu lalu di media sosial juga Polri sudah berikan keterangan tertanda hoaks,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Februari 2024.
Sebelumnya, beredar video di media sosial yang menyebut Listyo tidak netral. Listyo disebut memerintahkan dan mengerahkan binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu.
Bahkan, Listyo disebut meminta para da’i kamtibmas dikontrol dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri. Kemudian meminta bantuan dana dari para pengusaha Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing. (Her)
