Puan Maharani Dikejar PRT Ditagih soal RUU PPRT
Editorindonesia, Jakarta – Berlarut-larutnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkah DPR-RI membuat para pekerja rumah tangga dan aktivis perempuan geram. Mereka pun akan berjuang melalui media film berjudul “Mengejar mbak Puan” yang akan dirilis kepada publik hari Kamis (12/10/2023)
Sejak dua tahun terakhir ini, para PRT dan sejumlah aktivis gencar memperjuangkan RUU tersebut agar disahkan menjadi UU. Awalnya saban bulan, lalau tiap minggu dan kini sejak Desember 2022 setiap hari mereka menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, senayan, Jakarta.
Sayangnya, aksi panjang mereka yang tak lagi didengar. Padahal, di awal tahun 2023 saat Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tanggal 21 Maret 2023, telah menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Namun, hingga penghujung 2023, RUU tersebut belum juga disahkan oleh para wakil rakyat.
Lantaran itu, sejumlah organisasi perempuan berjuang menggunakan media lain melalui sebuah film bertajuk “Mengejar mbak Puan”. Lewat film berdurasi 15 menit ini, para PRT memperlihatkan kegigihan mereka dalam memperjuangkan nasib para pekerja rumah tanggga. Selain itu, cara ini sebagai salah satu upaya untuk memengaruhi pandangan dan sikap masyarakat serta wakil rakyat untuk memperjuangkan pengesahan RUU PPRT.
Produser film Mengejar Mbak Puan, Luviana Ariyanti mengatakan bahwa film ini bercerita tentang pergulatan hidup para PRT dalam memperjuangkan ini semua, film ini dibuat sebagai pengantar komunikasi antara PRT dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.
“Film ini sebagai penyambung lidah para PRT untuk mengejar mbak Puan hingga ke DPR, karena satu-satunya tumpuan saat ini ada di Ketua DPR RI, Puan Maharani. Kita melihat jerih payah dari aksi PRT adalah suatu yang luar biasa dan harus difilmkan,” jelasnya dalam konferensi pers “Pre Launching PRT Mengejar Mbak Puan #SahkanRUUPPRT” yang diselenggarakan secara daring, kemarin.
Upaya para PRT yang berunjuk rasa dan mempejuangan agar hak dan kewajibannya dilindungi Undang-undang pantas untuk didokumentasikan. Semua itu agar menjadi pembelajaran dan memori sejarah bangsa mengenai perjuangan para PRT.
“Jika tidak dijadikan film, maka tidak akan ada orang yang tahu bahwa negeri ini punya sejarah tentang pekerja rumah tangga yang selama 19 tahun tak pernah lelah memperjuangkan hak-hak para PRT yang jumlanya hingga 5 juta pekerja,” jelasnya.
Perwakilan PRT, Suwartini yang kerap mengikuti aksi di depan gedung DPR RI, mengungkapkan bahwa perjuangannya itu memiliki konsekuensi PHK lantaran harus membagi waktu antara pekerjaan dan agenda demonstrasi, namun Suwartini tetap tegak lurus memperjuangkan RUU tersebut.
“Sebelum aksi ke DPR, biasanya kami harus selesaikan pekerjaan dulu. Lalu setelah pulang dari aksi, kami juga langsung menyelesaikan tugas-tugas kami. Aksi kami ini rentan terhadap PHK tapi kami terus berjalan. Kami berharap Mbak Puan Maharani sebagai perempuan, bisa mengesahkan RUU ini agar menjadi warisan baik bagi sesama perempuan,” jelasnya.
Mengapa Film
Sutradara film, Anggi Tia Santi mengatakan setelah Presiden Jokowi menegaskan bahwa saat ini kuasa untuk mengesahkan RUU menjadi UU ada di tangan Mbak Puan Maharani, sehingga tajuk film ini sengaja ditujukan kepada Puan.
“Upaya untuk kita adalah untuk mengakui bahwa PRT adalah bagian dari pekerja yang harus dilindungi, harus memenuhi standar-standar kelayakan dan perlakuan ekosistem yang baik agar bisa berkembang sebagai manusia,” imbuhnya.
Sementara itu, Mutiara Ika Pratiwi, Koordinator Perempuan Mahardhika menyatakan bahwa setelah dilaunching di depan DPR pada 12 Oktober 2023, film akan diputar secara keliling di 10 kota di Indonesia.
“Untuk menambah atensi publik, film akan diputar secara berkeliling, sejauh ini sudah 10 kota yang akan memutar film ini,” kata Mutiara Ika Pratiwi.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini, menyatakan bahwa saat ini angka partisipasi perempuan pekerja sangat rendah. Pengesahan RUU PRT menjadi UU akan membuat iklim kerja menjadi lebih inklusif terhadap perempuan.
“Jika RUU PRT ini ditetapkan menjadi undang-undang dan ada pengakuan, maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja perempuan. Mereka akan dapat memenuhi perlindungan sosial, jaminan sosial, bantuan sosial dan layanan sosial,” ungkapnya.
Film “Mengejar mbak Puan” adalah film tentang kisah-kisah kegigihan PRT dalam memperjuangkan memperjuangkan UU PPRT agar PRT diakui sebagai pekerja selama 19 tahun. Film memperlihatkan kegigihan para PRT bersama organisasi JALA PRT dan Koalisi Sipil untuk UU PPRT dalam memperjuangkan UU PPRT.
Terlihat dari cuplikan trailer, para PRT melakukan aksi setiap Rabu yang dikenal sebagai aksi Rabuan PRT yang sudah dilakukan sejak Desember 2022. Lalu kini, aksi tersebut berubah menjadi aksi harian PRT.
Mereka melakukan aksi setiap hari di depan Gedung DPR RI, dari aksi simbolisasi alat kerja PRT seperti serbet, sapu, toilet, alat pel, sampai aksi mogok makan. Namun, Ketua DPR Puan Maharani tak ambil pusing. (Frd)
