Karen Agustiawan/dok.cnbc

Sidang Perdana Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Editorindonesia, Jakarta – Sidang perdana Karen agustiawan eks Dirut Pertamina akan dilaksanakan hari ini. Seperti yang ditulis dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana dugaan rasuah pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina Persero dengan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan hari ini, 12 Februari 2024.

“Status perkara sidang pertama,” tulis sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikutip pada Senin, 12 Februari 2024.

Jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan dakwaan kasus Karen nanti. Dalam kasus ini, tuduhan untuk mantan dirut Pertamina itu yakni merugikan keuangan negara sebesar USD113,8 juta.

Kasus ini bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air. Karen merupakan direktur utama Pertamina tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan penahanan tersangka Karen selama 20 hari pertama, terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rutan KPK.

Adapun perkara diduga telah terjadi sekitar tahun 2012 saat Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia.

Karen lantas membuat kebijakan membuat kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG di luar negeri. Salah satunya yakni Corpus Christi Liquefaction (CCL) LCC Amerika Serikat.

Pemilihan perusahaan asing itu dilakukan sepihak. Karen juga tidak melaporkan pemilihan itu ke Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). KPK meyakini langkah itu melanggar hukum.

Karen juga tidak melaporkan pemilihan perusahaan asing yang dipilih itu ke pemerintah. Sehingga, pengadaan LNG ini dilakukan atas keputusan satu pihak saja.

Keputusan Karen membuat LNG yang dibeli tidak terserap di pasar domestik. Akibatnya, kargonya kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke Indonesia.

KPK meyakini sikap Karen melanggar aturan yang berlaku. Lembaga Antirasuah dipastikan terus mendalami dugaan ini. (Didi)