Syahganda Nainggolan, Direktur Sabang Merauke Circle/dok.ist

Syahganda Dkk Siap Gugat Jokowi Rp1 Triliun, Landasan Hukumnya Putusan MK

Editorindonesia, Jakarta – Syahganda dkk siapkan upaya hukum untuk melakukan langkah perdata menggugat Presiden Jokowi atas pemenjaraan dirinya, Jumhur Hidayat dan Anton Permana beberapa tahun lalu, terkait kritik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atas UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal ini, kata Syahganda Nainggolan, terkait putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang menghapus Pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946. Dimana MK menyatakan pasal 14 dan 15 UU Peraturan Hukum Pidana 1946 bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Saya mengapresiasi keputusan MK tersebut dan kami sudah berkordinasi dengan Jumhur Hidayat, yang juga masih menunggu hasil keputusan Mahkamah Agung atas tuduhan yang ditersangkakan sebagai pembuat onar yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” ucap Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan, dalam keterangan persnya, yang diterima di Jakarta, Sabtu (23/3/2024)

Sebagaimana diketahui, aktivis pro demokrasi Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat di penjara di tahanan Bareskrim Mabes Polri selama masing-masing 10 bulan dan 7 bulan antara tahun 2020 dan 2021 lalu. Keduanya keras dalam mengkritisi UU Omnimbus Law Cipta Kerja agar dibatalkan karena tidak sesuai Pancasila.

Syahganda dkk menyatakan lebih lanjut kalau keputusan MK tersebut menunjukkan bahwa benar Jokowi selama ini telah memberangus pihak oposisi secara asal-asalan. Berbagai ahli hukum tata negara sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa UU Hukum Pidana No 1/1946 tersebut memang tidak pantas digunakan membungkam masyarakat kritis, karena merupakan warisan kolonial Belanda.

“Dengan alasan itu dan hilangnya kemerdekaan hidup bagi korban yang dipenjara, maka saya pantas menggugat perdata Jokowi atau pemerintahannya,” ucap Syahganda dengan tegas. (Her)