Timnas AMIN Ungkap Dugaan Politisasi Bansos hingga Aparat
Editorindonesia, Jakarta – Timnas AMIN ungkap dugaan politisasi bansos untuk kepentingan calon tertentu. Tim hukum nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mengatakan dugaan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) yang marak terjadi. Mulai dari pembagian bantuan sosial (bansos) hingga pemeriksaan kepala desa oleh aparat penegak hukum.
Kapten Timnas AMIN, Muhammad Syaugi menyatakan menjelang tahapan krusial pemungutan suara, terjadi beberapa praktek kecurangan yang masif.
“Menjelang tahapan krusial pemungutan suara, terjadi beberapa praktik kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi,” kata Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi di Rumah Perubahan Amin, Jalan Diponegoro Nomor 10, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).
Syaugi juga menyayangkan pembagian bansos yang sejatinya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi pembagian itu memuat logo pasangan calon (paslon) tertentu. Belum lagi masa pembagian bansos yang diperpanjang yang seharusnya berakhir pada akhir 2023.
“Bahkan bansos dibagi langsung oleh pemimpin negara di depan baliho besar salah satu paslon,” ungkap Syaugi
Syaugi menduga upaya itu sengaja dilakukan menjelang pemilu. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan perlindungan anggaran sosial yang mencapai Rp496,8 triliun.
“Persoalannya bagi Timnas Amin bukan pembagian bansosnya tapi politisasi bansos untuk kepentingan calon tertentu,” ucap Syaiqi dengan tegas.
Syaugi menyebut politisasi bansos bukan bentuk kepedulian pada rakyat. Melainkan dugaan memanipulasi keberpihakan paslon tertentu yang sarat politik uang.
Dalam kesempatan itu Syaugi mengajak masyarakat untuk mengawasi penyaluran bansos agar sampai ke yang berhak dan tidak menjadi objek politisasi. (Her)
Baca Juga: Jokowi Tambah Bansos Beras Bulog hingga Akhir 2023
