Warga Tanjungsari, Surabaya, Jatim mendatangi Komisi Yudisial meminta keadilan ditegakkan/dok.ist

Warga Tanjungsari ke KY Desak Oknum Hakim Diperiksa Soal Dugaan Suap

Editorindonesia, Jakarta – Puluhan masyarakat Tanjungsari, Surabaya, Jawa Timur menggeruduk Komisi Yudisial (KY). Mereka meminta agar oknum hakim berinisial SDN diperiksa terkait dugaan suap.

Dugaan suap ini dikuatkan oleh 15 surat pernyataan dari ahli waris masyarakat Tanjungsari. Surat tersebut juga telah dinotariskan di Notaris Endang Hermawan S,H.,M.Kn.

“ke 15 ahli waris tersebut mengetahui serta mendengar adanya unsur penyuapan yang dibicarakan oleh pihak PT Darmo Satelit Town (Christine Kuntjoro) selaku direktur perseroan dengan kuasa hukum PT Darmo Satelit Town (Ening Suwandarai) sewaktu di PN Surabaya pada 19 Juli 2016,” ucap Komari selaku ahli waris, kepada wartawan di Gedung KY, Jakarta, Jumat (27/10/2023)

Perlu diketahui, masyarakat Tanjungsari selama lebih dari 45 tahun atau tepatnya sejak 1973, tanahnya seluas 35 hektar diserobot oleh tiga perusahan pengembang rumah mewah PT Darmo Satelit Town (DST) dkk.

“Hukum perlu ditegakkan, tangkap mafia tanah dan mafia peradilan,” tegas Komari yang datang ke KY didampingi kuasa hukum dari Eggi Sudjana & Partner.

Adapun perjalanan masyarakat Tanjungsari yang memperjuangkan haknya, sudah melalui beberapa tahapan proses hukum.

Dalam putusan nomor 1080/Pdt.G/2015/PN.Sby, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa tanah 35 hektar di Kelurahan Tanjungsari yang sudah bersertifikat HGB nomor 2083 dan nomor 2084 adalah sah menurut hukum milik 96 warga Tanjungsari.

Kemudian pihak PT Darmo Satelit Town mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya dengan nomor 140/Pdt/2017/PT.SBY dan putusan hakim Pengadilan Tinggi menyatakan dissenting opinion.

Lalu warga mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung melalui putusan nomor 781.K/Pdt/2018 pada pokok amar putusannya membatalkan banding Pengadilan Tinggi Surabaya dan memerintahkan perusahaan terkait (DST) mengembalikan hak atas kepemilikan tanah warga Tanjungsari.

Kemudian, Komari menjelaskan adapun dugaan oknum hakim berinisial SDN menerima suap atas putusan 549 PK/Pdt/2019 tanggal 3 Februari 2020 yang memenangkan PT Darmo Satelit Town.

Bahkan dalam putusan tersebut juga memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk membatalkan SHGB nomor 2083 dan 2084 serta mengembalikan haknya kepada 96 warga Tanjungsari.

Menurutnya, SPPT dan PBB tidak bisa dijadikan dasar untuk penyelesaian sengketa tanah dan juga bukan merupakan kepemilikan hak.

Dalam aksinya, perwakilan warga juga sempat bersitegang dengan pihak keamanan Komisi Yudisial. Pasalnya sidang yang akan dilakukan tidak ada kejelasannya dan masyarakat hendak merangsek masuk. Sampai puluhan masyarakat Tanjungsari memblokade pintu masuk dan keluar Komisi Yudisial harapannya agar dapat diberikan informasi atas tindak lanjut dari tuntutan tersebut.

Namun, akhirnya masyarakat diminta menyurati untuk beraudiensi. Setelah melayangkan surat permohonan audiensi, kemudian masyarakat membubarkan diri dengan tertib. (Her)

Baca Juga: Polda Metro Jaya Akui Dua Rumah Milik Firli Bahuri Digeledah