Editor Indonesia, Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat dalam konferensi pers yang digelar Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan partai politik dan lembaga negara di Istana Merdeka akhir pekan lalu. Ketidakhadiran Gibran sempat menjadi sorotan, namun pihak Istana memastikan hal tersebut bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan absennya Gibran tidak terkait isu khusus.
“Tidak kenapa-kenapa. Itu biasa saja,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (1/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah ketua umum partai politik, di antaranya Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Selain pimpinan parpol, Prabowo juga menerima jajaran lembaga negara, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Usai pertemuan, Prabowo menekankan langkah tegas terhadap anggota parlemen yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru. Menurutnya, para ketua umum partai telah mengambil sikap dengan menonaktifkan kadernya di DPR. Bahkan, DPR disebut akan mencabut sebagian tunjangan hingga memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan pentingnya kepekaan wakil rakyat terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta pimpinan DPR untuk segera membuka ruang dialog dengan publik.
“Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” tegasnya. (Frd)
