Editor Indonesia, Jakarta – Asosiasi peternak rakyat yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) dan Gabungan Organisasi Peternak Nasional (GOPAN) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak pada petani dan peternak lokal.
Ketua Umum PINSAR, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa program ini harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat kecil, termasuk petani sayur dan peternak ayam mandiri.
“Penyuplai sayur seharusnya berasal dari masyarakat sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Begitu pula dengan pemasok ayam dan telur, harus melibatkan peternak rakyat agar dampaknya benar-benar dirasakan,” ujar Singgih dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Peternak Kecil Terancam, MBG Bisa Jadi Penyelamat
Dalam pertemuan asosiasi peternak rakyat dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Selasa (4/3/2025), Singgih yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi peternak ayam saat ini.
Menurutnya, peternak rakyat harus berhadapan dengan dominasi perusahaan besar yang menguasai rantai pasok perunggasan dari hulu hingga hilir. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat peternak kecil semakin terpinggirkan.
Karena itu, Singgih berharap program MBG dapat menjadi “pintu penyelamat” bagi peternak mandiri. Ia menegaskan bahwa PINSAR dan GOPAN siap menyediakan ayam untuk program ini, asalkan pemerintah membeli dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Dengan membeli ayam dari peternak rakyat, kita juga bisa menyerap surplus ayam nasional yang saat ini mencapai lebih dari 10 persen. Ini sekaligus membantu menormalkan harga ayam di pasar tradisional,” jelasnya.
Pemerintah Siap Buka Ruang Kerja Sama
Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola MBG Tigor Pangaribuan menegaskan bahwa pemerintah membuka peluang kerja sama seluas-luasnya bagi para peternak, khususnya melalui koperasi.
“Kami siap bekerja sama dengan asosiasi peternak yang mau bergabung dalam program ini melalui koperasi untuk membuka dapur SPPG,” kata Tigor.
Namun, ia juga menekankan bahwa tidak semua peternak dalam asosiasi peternak rakyat bisa langsung terlibat. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti standar higienitas, lokasi dapur, serta ketersediaan peralatan yang sesuai dengan skala produksi program MBG.
Pasalnya, jumlah makanan yang harus disediakan dalam program ini jauh lebih besar dibandingkan dengan katering biasa atau restoran.
Untuk menjadi bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peternak atau koperasi harus memiliki lahan seluas 600-800 meter persegi. Selain itu, dapur harus memiliki jalur masuk khusus untuk bahan mentah seperti ayam, telur, dan sayuran, serta jalur keluar untuk hasil masakan agar tetap higienis dan mencegah kontaminasi.
Tigor menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan lebih dari 30.000 dapur SPPG untuk melayani 82 juta anak penerima manfaat program MBG.
“Dengan membentuk koperasi, peternak bisa mendapatkan modal untuk membangun dapur, membeli peralatan masak, serta menyediakan wadah makan berbahan stainless steel yang lebih higienis,” pungkasnya. (Frd)
