Editor Indonesia, Jakarta — Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus tetap dilanjutkan sesuai rencana yang telah disusun pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Bahlil merespons usulan moratorium pembangunan IKN yang sebelumnya disuarakan oleh Partai Nasdem.
“Setahu saya tidak ada moratorium. Membangun IKN itu sudah ada perencanaannya, tahapannya jelas. Itu saja yang dijalankan,” kata Bahlil usai menghadiri acara di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Menurut Bahlil, pembangunan sebuah kota baru, apalagi berstatus ibu kota negara, memang membutuhkan waktu dan proses panjang. Ia menilai tidak realistis jika berharap pembangunan IKN rampung dalam waktu singkat.
“Membangun suatu kota negara itu tidak bisa hanya lima tahun. Perencanaannya panjang, dan itu yang harus kita jalani,” tambahnya.
Nasdem Usulkan Moratorium IKN karena Alasan Fiskal
Sebelumnya, usulan moratorium pembangunan IKN datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa. Ia menilai bahwa pembangunan IKN perlu disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta prioritas nasional lainnya yang mendesak.
“Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, maka sebaiknya dilakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan dengan kemampuan fiskal,” ujar Saan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
Saan juga mengusulkan agar IKN difungsikan sementara sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, sembari Jakarta tetap menjadi pusat pemerintahan hingga seluruh infrastruktur dan administrasi IKN benar-benar siap. Ia juga membuka opsi revisi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. (Her)
