Editor Indonesia, Jakarta – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu (21/5/2025), Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp 2,69 triliun untuk mendukung 13 kegiatan pengawalan program MBG yang telah dirancang.
Taruna Ikrar menjelaskan bahwa peran BPOM dalam program MBG adalah krusial, terutama dalam aspek pengawasan keamanan pangan. BPOM telah menjalin koordinasi yang erat dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan sinergi dalam implementasi program ini.
Lebih lanjut, Taruna memaparkan bahwa kontribusi BPOM akan diukur melalui indikator jumlah sampel makanan bergizi yang diuji sesuai standar keamanan pangan yang ditetapkan. Untuk menjalankan tugas ini secara efektif, BPOM telah mengidentifikasi 13 kegiatan spesifik yang memerlukan dukungan anggaran tambahan.
“Usulan kami terkait kontribusi BPOM telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, yang tentunya melibatkan pembahasan anggaran. Kami telah merinci kebutuhan anggaran untuk 13 kegiatan MBG yang kami usulkan,” ujar Taruna di hadapan Komisi IX DPR RI.
BPOM juga telah menandatangani 11 nota kesepahaman (MoU) dengan BGN, termasuk di dalamnya alokasi anggaran belanja tambahan (ABT). Pengajuan tambahan anggaran ini pun telah mendapatkan dukungan dari Komisi IX DPR RI, sebagaimana disampaikan pada tanggal 12 Februari melalui RPP.
Adapun 13 kegiatan pengawalan MBG yang direncanakan BPOM mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penyusunan dan pendorongan mitigasi risiko keamanan pangan, kolaborasi dengan Universitas Pertahanan, pelatihan untuk pengajar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengawalan keamanan produk makanan, pengambilan dan pengujian sampel makanan, pengawasan rantai pasok dan distribusi, hingga pertukaran data dengan pihak terkait.
Saat ini, BPOM baru berhasil melatih sekitar 2.000 SPPI dari target 32.000 SPPI yang direncanakan selesai pada bulan Juni 2025.
“Tentu dari 9 MoU dari 11 yang kita MOU-kan ini belum semuanya berjalan,” jelas Taruna.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana turut memberikan dukungan atas usulan tambahan anggaran yang diajukan BPOM. Menurutnya, peran BPOM dalam melakukan inspeksi ke berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah sangat penting. Seiring dengan target BGN untuk membentuk hingga 30.000 unit SPPG, Dadan menilai bahwa anggaran yang memadai bagi BPOM menjadi krusial untuk memastikan keamanan pangan di setiap titik layanan.
“Angka kunjungan BPOM ke SPPG di 30 provinsi sudah berjalan efektif. Namun, saya yakin intensitasnya perlu ditingkatkan, dan setiap kunjungan tersebut memerlukan dukungan anggaran terkait kegiatan tersebut,” imbuh Dadan. (Frd)
