Editor Indonesia, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menanggapi perkembangan terbaru terkait status hukum mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Mahkamah Agung (MA) Thailand memutuskan Thaksin harus menjalani hukuman satu tahun penjara atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Managing Director Global Relations and Governance Danantara, Mohamad Al-Arief, menegaskan pihaknya menghormati penuh proses hukum yang sedang berlangsung di Thailand.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dan kami tidak dalam posisi untuk memberikan tanggapan terkait isu hukum dan politik di yurisdiksi mana pun,” ujar Arief dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (10/9/2025).
Arief menekankan, apabila terdapat pihak eksternal yang dilibatkan Danantara, termasuk Thaksin, keterlibatannya hanya sebatas memberikan pandangan terkait isu substansi, seperti tren ekonomi maupun perkembangan pasar global.
“Mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Danantara Indonesia,” tegas“nya.
Danantara Indonesia memastikan seluruh langkahnya dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good governance). Keputusan strategis sepenuhnya diambil oleh Badan Pelaksana dengan pengawasan dari Dewan Pengawas sesuai mandatnya.
Sebelumnya, MA Thailand menyatakan penempatan Thaksin di kamar rumah sakit setelah kepulangannya dari pengasingan pada 2023 tidak sah. Otoritas setempat memerintahkan agar Thaksin kembali ke penjara untuk menjalani hukuman satu tahun.
Diketahui, Thaksin saat ini juga tercatat sebagai anggota dewan penasihat Danantara. Keikutsertaannya dinilai penting lantaran ia memiliki jejaring luas dan pengalaman panjang di bidang ekonomi. (Did)
Baca Juga: Thaksin Shinawatra Akhirnya Langsung Masuk Penjara Usai Putusan MA Thailand
