Editor Indonesia, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyerukan agar negara mulai membatasi kepemilikan rumah yang berlebihan. Ia menilai praktik pembelian rumah hanya untuk investasi berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menyebabkan banyak unit perumahan terbengkalai.
“Negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Karena habisnya tanah, itu oleh orang yang ambil rumah di mana-mana,” ujar Dedi saat meluncurkan Program Penguatan Ekosistem Perumahan “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” di Gedung Sabuga ITB, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis (18/9/2025).
Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, fenomena keluarga membeli rumah lebih dari satu untuk persiapan masa depan justru kerap berakhir sia-sia. Banyak rumah dibiarkan kosong ketika pemiliknya sudah pensiun atau pindah tempat tinggal.
“Idealnya satu rumah untuk satu keluarga, bukan ditumpuk hanya untuk investasi,” tegasnya.
Dedi menilai investasi di sektor perumahan tidak memberikan dampak besar bagi perputaran ekonomi. Ia mendorong masyarakat mengalihkan modal ke sektor yang lebih produktif dan menciptakan lapangan kerja.
“Investasi lebih baik di tempat lain yang memutarkan ekonomi,” ucapnya.
Lebih jauh, Dedi menegaskan pembatasan kepemilikan rumah adalah langkah strategis untuk menciptakan keadilan sosial. Dengan begitu, disparitas antara masyarakat yang memiliki banyak rumah dan mereka yang tidak punya tempat tinggal bisa ditekan.
“Ke depan, tidak ada disparitas. Tidak ada orang yang jumlah rumahnya banyak banget, dan ada orang yang tidak punya rumah sama sekali. Yang paling ideal adalah satu rumah, satu keluarga,” pungkasnya. (Her)
