Editor Indonesia, Jakarta – Pemerintah akan memulai penerapan digitalisasi program bantuan sosial (bansos) perdana pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai wilayah uji coba (piloting project).
“Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Sistem digital tersebut dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos dengan menekan potensi inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.
Proses verifikasi akan berjalan otomatis melalui integrasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Menurut Luhut, penerapan digitalisasi bansos ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp500 triliun karena penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
“Bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ini angka yang sangat besar,” tegas Luhut.
Jika uji coba di Banyuwangi berjalan baik hingga Desember 2025, penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain. Targetnya, pada Januari 2026 Presiden Prabowo dapat mencanangkan penerapan secara nasional.
“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Kalau ini terjadi, dalam 1–2 tahun ke depan, kita secara bertahap akan menjadi satu sistem,” kata Luhut.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Rapat perdana komite digelar hari ini, dipimpin Luhut selaku Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Rapat dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi, antara lain Menteri PANRB, Menteri Sosial, Menteri Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BPS, Kepala BSSN, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta Bupati Banyuwangi. (Frd)
Baca Juga: Kemensos: Jawa Barat Tertinggi dalam Penerima Bansos yang Transaksi Judol
