Editor Indonesia, Jakarta – Dipecat sebagai kader PDIP oleh Megawati, Gibran tak buru-buru pindah parpol. Sejak memutuskan mengikuti Pilpres 2024 sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto yang tidak PDIP usung, Gibran Rakabuming Raka tahu benar konsekuensinya.
Maka dia tidak kaget bila gara-gara langkah tersebut pada akhirnya Ketum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri memecat dirinya sebagai kader PDIP.
Selain dirinya, Megawati juga memecat Jokowi (ayahnya, Presiden ke-7 RI) dan Bobby Nasution (adik iparnya, cagub Sumatera Utara) sekaligus terhitung sejak 14 Desember 2024.
“Kami menghargai dan hormati putusan partai,” ujar Gibran menanggapi pemecatan terhadap dirinya dan keluarga.
Kepada pers yang mencegatnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12/2024) siang, Gibran mengaku belum memutuskan apakah dirinya akan bergabung ke partai politik lain.
Terutama ke Golkar yang dalam Pilpres 2024 merupakan partai politik pendeklarasi namanya sebagai bakal calon wakil presiden RI 2024-2029 berpasangan dengan bakal capres Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.
“Tunggu saja,” jawabnya singkat.
Dia tidak merasa perlu buru-buru bergabung ke partai politik lain, sebab ada hal yang lebih prioritas untuk dikerjakan dalam kapasitas sebagai Wapre RI 2024-2029.
“Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” tegas Gibran.
Dosa Gibran dan Bobby
Seperti diketahui bahwa DPP PDIP mengumumkan telah resmi memecat Gibran Rakabuming Raka sebagai kadernya pada 16 Desember 2024.
Sanksi organisasi tersebut DPP PDIP jatuhkan karena Gibran yang kader PDIP di dalam Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto yang tidak diusung PDIP.
Di dalam Pilpres 2024 pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dimotori Partai Gerindra dan Partai Golkar.
Demikian juga dengan Bobby Nasution yang merupakan kader PDIP, jadi kontestan Pilgub Sumatera Utara dengan dukungan dari KIM Plus.
Ini ‘dosa’ Jokowi Menurut PDIP
Di dalam surat pemecatannya terhadap Jokowi, DPP PDIP menyatakan bahwa kadernya selama lebih dari 20 tahun terakhir tersebut dinilai telah menyalahgunakan kekuasaan dan merusak tatanan demokrasi.
Sikap, tindakan dan perbuatan Jokowi berkaitan Pilpres 2024 dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI 2019-2014, PDIP nyatakan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai 2019.
“Sdr. Joko Widodo, selaku Kader PDI Perjuangan yang ditugaskan oleh Partai sebagai Presiden Republik Indonesia Masa Bakti 2014-2019 dan 2019-2024, telah melanggar AD/ ART Partai Tahun 2019 serta Kode Etik dan Disiplin Partai dengan melawan terang-terangan terhadap keputusan DPP Partai terkait dukungan Calon Presiden dan Wakil Presiden pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, dan mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik lain (Koalisi Indonesia Maju)”.
Demikian pertimbangan DPP PDIP memecat Jokowi sebagaimana Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun bacakan pada 16 Desember 2024 siang. (Luhur Hertanto/A-2)
