Editor Indonesia, Jakarta — Gelombang demonstrasi besar di Ibu Kota yang menelan korban jiwa kini menyeret nama anggota DPR RI dari PAN Eko Patrio dan kader NasDem Ahmad Sahroni. Pengamat sosial politik Sugiyanto-Emik menilai Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak bisa tinggal diam, sebab isu ini berpotensi memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap DPR.
“Zulhas dan Surya Paloh harus segera angkat bicara. Posisi DPR saat ini sangat dilematis, publik kecewa, sementara aparat kepolisian berada dalam situasi sulit bak buah simalakama,” kata Sugiyanto kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025).
Menurutnya, demonstrasi yang berlangsung sejak 25–29 Agustus 2025 dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap sikap sejumlah anggota DPR. Puncaknya, seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob pada Kamis (28/8/2025). “Tragedi Affan mengguncang nurani publik. Polisi jadi pihak yang paling tertekan, padahal sumber keresahan ada pada DPR itu sendiri,” ujarnya.
Sugiyanto menilai partai politik tidak bisa lepas tangan. Ia menekankan, PAN dan NasDem perlu mengevaluasi kader mereka. “Kalau perlu ada pencopotan lewat mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Publik menganggap ini bukan hanya soal disiplin internal, tapi wujud tanggung jawab moral partai terhadap rakyat,” tegasnya.
Selain insiden Jakarta, video anggota DPR berjoget dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 juga ikut memicu kemarahan. Sorotan publik terutama tertuju pada figur populer seperti Eko Patrio dan Ahmad Sahroni. “Kalau ketua umum partai membiarkan, maka publik akan menganggap partai mengabaikan etika politik,” kata Sugiyanto.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan memerintahkan pengusutan tuntas. Namun demonstrasi sudah terlanjur melebar ke sejumlah daerah dan menimbulkan kerugian besar.
Sugiyanto menekankan, langkah tegas dari pimpinan partai akan membantu pemerintah meredam gejolak. “Kalau partai berani mengambil tindakan, publik akan melihat ada upaya serius menjaga kehormatan DPR dan memulihkan kepercayaan rakyat. Tapi kalau hanya sekadar permintaan maaf atau rotasi jabatan, rakyat akan semakin kecewa,” ucapnya.
Ia menegaskan, tragedi Affan Kurniawan bukan sekadar insiden, melainkan cermin krisis moral politik. “Hanya dengan langkah nyata, demokrasi bisa diselamatkan. Wakil rakyat harus menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” pungkas Sugiyanto. (Her)
