Editor Indonesia, Karawang – Presiden Joko Widodo (Jokowi) perintahkan untuk back up semua data nasional. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan tanggapan atas peretasan PDN yang sampai saat ini belum bisa teratasi.
Selain itu, Jokowi juga menyatakan telah mengevaluasi juga terkait tuntutan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.
“Semuanya sudah dievaluasi,” ujar Jokowi usai meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berada di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (3/7/2024).
Kepala Negara juga menuturkan, peretasan terhadap sistem sudah dievaluasi secara keseluruhan. Menurut Presiden, peretasan terhadap sistem PDN tak boleh lagi terulang. Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back-up (penyimpanan cadangan).
“Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back up semua data nasional kita,” ungkap Jokowi.
“Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget,” ujar Jokowi.
Mantan Gubernur Jakarta itu menambahkan, serangan terhadap PDN sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain. Sehingga bukan hanya di Indonesia saja peretasan dengan menggunakan ransomware terjadi.
Diketahui, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 mengalami serangan siber jenis ransomware sejak Kamis (20/6/2024). Data-data di dalamnya pun terkunci dan peretas meminta tebusan sebesar Rp 8 juta dollar AS. Direktur Network dan IT Solutions Telkom Indonesia Herlan Wirjanako menyampaikan bahwa tebusan itu diminta oleh peretas kepada pemerintah jika ingin data di PDN yang terenkripsi atau terkunci kembali dibuka.
Sementara itu Brain Cipher kelompok yang diduga bertanggung jawab atas serangan Ransomware ke data PDN, menyampaikan permintaan maaf atas semua yang terjadi dan meminta publik paham bahwa semua yang mereka lakukan tidak terkait dengan isu politik apapun. (Her)