Editor Indonesia, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) tercatat menduduki posisi puncak dengan pagu indikatif belanja tertinggi mencapai Rp217,86 triliun. Angka ini melampaui anggaran dua lembaga besar lainnya, yaitu Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal itu termaktub dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Rincian anggaran BGN menunjukkan alokasi terbesar pada program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp210,4 triliun, sementara program dukungan manajemen mendapatkan Rp7,45 triliun.
Kementerian Pertahanan, yang pada APBN 2025 menempati posisi teratas, kini berada di urutan kedua dengan pagu indikatif Rp167,4 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk berbagai program, termasuk modernisasi alutsista (Rp71,91 triliun) dan dukungan manajemen (Rp75,67 triliun).
Kepolisian RI menempati urutan ketiga dengan pagu indikatif Rp109,67 triliun, dengan alokasi signifikan untuk program dukungan manajemen (Rp71,63 triliun) dan modernisasi almatsus serta sarana prasarana (Rp17,73 triliun).
Perubahan signifikan ini terlihat dibandingkan dengan APBN 2025, di mana Kemenhan dan Polri menjadi dua K/L dengan anggaran terbesar.
Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan merinci pagu indikatif belanja untuk 99 K/L dalam dokumen KEM-PPKF 2026, dengan total mencapai Rp1.157,76 triliun.
Berikut adalah daftar 10 K/L dengan pagu indikatif belanja terbesar untuk tahun 2026:
1. Badan Gizi Nasional (BGN): Rp217,86 triliun
2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp167,4 triliun
3. Kepolisian RI (Polri): Rp109,67 triliun
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes): Rp104,35 triliun
5. Kementerian Sosial (Kemensos): Rp76,04 triliun
6. Kementerian Agama (Kemenag): Rp75,21 triliun
7. Kementerian Pekerjaan Umum (PU): Rp70,86 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek): Rp55,45 triliun
9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Rp47,13 triliun
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): Rp33,65 triliun
(Her)
