Nasional

Fransjono Lazarus Didorong Jadi VP PHE, Aktivis: Ada Jejak Proyek Bermasalah

×

Fransjono Lazarus Didorong Jadi VP PHE, Aktivis: Ada Jejak Proyek Bermasalah

Sebarkan artikel ini
Fransjono Lazarus Didorong Jadi VP PHE, Aktivis: Ada Jejak Proyek Bermasalah
Ilustrasi/dok.Editor Indonesia-AI
Fransjono Lazarus Didorong Jadi VP PHE, Aktivis: Ada Jejak Proyek Bermasalah

Editor Indonesia, Medan — Setelah sebelumnya menetapkan Fransjono Lazarus sebagai project expert melalui surat tugas yang tak lazim, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Chalid Said Salim, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, ia mengusulkan Fransjono untuk mengisi posisi strategis sebagai Vice President (VP) Supply Chain Management (SCM) di PHE—sebuah jabatan yang krusial dalam mengatur aliran proyek bernilai triliunan rupiah di tubuh Pertamina.

“Lazimnya penugasan penting untuk mengevaluasi organisasi korporasi dilakukan oleh konsultan independen. Bukan oleh seseorang yang justru diduga memiliki masalah,” ujar Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, dalam keterangannya di Medan, Selasa (1/7/2025).

Yusri Usman menyebut penunjukan Fransjono bukan sekadar langkah administratif. Ia menilai ada indikasi permufakatan jahat dalam penguasaan proyek-proyek besar di lingkungan grup PHE. Menurut informasi yang diterima CERI, Chalid telah dua kali mengirim surat resmi kepada Direktur Utama Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, untuk mendorong Fransjono menduduki jabatan VP SCM PHE.

Penolakan VP Aktif dan Latar Belakang yang Mencurigakan

Saat ini, posisi VP SCM PHE masih dijabat Bongbongan Tampubolon, yang dikabarkan menolak ajakan dari pihak internal bernama “Mister Nz” untuk melakukan pelanggaran prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam proses tender. Mister Nz disebut-sebut sebagai rival lama tokoh internal lainnya, Mister James, dalam perebutan kendali proyek dan jabatan strategis di Pertamina.

Nama Chalid Said Salim sendiri tidak asing dari kontroversi. Ia sempat diusir dari rapat Komisi VII DPR pada April 2023 saat menjabat Dirut PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), buntut dari polemik pengangkatannya sebagai Dirut Pertamina Hulu Rokan (PHR).

SCM: Pusat Kendali Proyek Rp1.112 Triliun

Yusri menjelaskan, posisi VP SCM sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran belanja modal (capital expenditure) PHE. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025–2029, PT PHE mendapat persetujuan belanja sebesar USD 67,4 miliar atau sekitar Rp1.112 triliun.

Dana jumbo itu digunakan untuk mendukung lifting minyak dan gas nasional, termasuk untuk kegiatan eksplorasi seismik, pemboran, pemasangan instalasi produksi, hingga pemulihan lingkungan. Dana ini dikelola lintas lima regional PHE—mulai dari Sumatera (PHR), Jawa (PEP), Kalimantan (PHI), Indonesia Timur (PEPC), hingga aset luar negeri melalui PT Pertamina EP International.

Selain itu, PHE juga menaungi sejumlah anak dan cucu usaha yang beroperasi dengan skema cost recovery maupun gross split, seperti PT Elnusa Tbk dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI).

Fransjono dan Jejak Blok Rokan

Yusri menambahkan, Fransjono Lazarus memiliki riwayat bekerja bersama “Buyung Jaffee” alias Jaffee Arizona Suardin—mantan Dirut Pertamina EP International yang kini menjabat Direktur Infrastruktur dan Logistik Pertamina Holding. Keduanya dikenal publik vendor sebagai figur dominan dalam penguasaan proyek-proyek di Blok Rokan pada 2022–2023.

“Untuk mengevaluasi usulan ini, Dirut Pertamina Simon Mantiri bisa memanfaatkan data dari aparat penegak hukum di Riau dan jejak digital yang berserakan. Cukup minta Komite Audit Pertamina Pusat untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi di PHR selama 2022–2023,” kata Yusri.

Potensi Kerugian Negara dan Ancaman Reputasi

Lebih lanjut, Yusri menyoroti aktivitas PHE dalam mengelola minyak mentah bagian negara yang tidak dipasok ke kilang Pertamina berdasarkan SKK Migas PTK 065/2017. Praktik ini dinilai bermasalah dan rawan disalahgunakan, dengan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Kasus ini saat ini sedang dalam pengawasan penyidik Kejaksaan Agung.

Yusri pun menekankan pentingnya kepemimpinan Simon Aloysius Mantiri dalam memastikan integritas Pertamina tetap terjaga, sekaligus menjauhkan perusahaan dari bayang-bayang skandal masa lalu.

“Jangan sampai kasus seperti Wisma Atlet terulang, yang dulu mencoreng nama Presiden SBY dan partainya. Saat ini, tugas Simon adalah menjaga semangat pemberantasan korupsi yang diusung Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Yusri. (Har)