Editor Indonesia, Jakarta – Sudah hampir sepekan terakhir, Indonesia dilanda gelombang demonstrasi besar yang menjalar ke berbagai kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, Yogyakarta, Solo, Pekalongan, hingga Mataram. Aksi yang dimulai pada Senin, 25 Agustus 2025 itu dipicu kebijakan DPR RI yang menaikkan tunjangan fasilitas anggota hingga di atas Rp100 juta per bulan.
Situasi belum sepenuhnya kondusif hingga Minggu (31/8/2025). Meski demonstrasi mereda, masih ada titik-titik rawan yang berpotensi kembali memanas. Pemerhati Telematika, Multimedia, AI, dan OCB Independen, Dr. KRMT Roy Suryo menilai, kebijakan DPR menjadi faktor pemicu utama gejolak sosial-ekonomi.
“Kebijakan menaikkan tunjangan anggota DPR di tengah rakyat yang tercekik pajak jelas mencederai rasa keadilan. Tidak heran publik marah dan turun ke jalan,” ujar Roy Suryo, dalam keterangannya, Ahad (31/8/2025).
Gelombang Kemarahan Rakyat
Sejak hari pertama, aksi di depan Gedung DPR RI diwarnai penangkapan pelajar dan mahasiswa. LBH Jakarta menyebut, setidaknya 70 orang ditangkap pada 25 Agustus, sebagian di antaranya berusia di bawah 18 tahun.
Puncak kemarahan publik terjadi pada Kamis (27/8/2025) malam, ketika Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Affan meninggal saat mengantar pesanan di tengah kericuhan pembubaran massa.
Tragedi itu memicu gelombang simpati luas. Presiden Prabowo Subianto bahkan langsung mengunjungi rumah duka di kawasan Blora, Menteng, Jakarta Pusat, didampingi jajaran pejabat tinggi negara.
Gibran Tak Tampak
Yang menarik perhatian publik, sepanjang pekan krisis ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak terlihat mendampingi Presiden Prabowo. Saat Prabowo menyampaikan sikap resmi negara pada Minggu (31/8), didampingi para ketua lembaga tinggi dan pimpinan partai politik, Gibran tetap absen.
Menurut Roy Suryo, ketiadaan Wapres di tengah situasi krusial menimbulkan pertanyaan serius.
“Negara sedang genting, Presiden berdiri sendirian tanpa didampingi Wapres. Publik wajar bertanya: di mana Gibran? Menghilangnya Wapres justru memperlebar jarak kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Roy.
Jadi, lanjut mantan Menpora ini, sudah benar gerakan dari SekBer Civil Society kemarin yang dengan tegas menyatakan #AdiliJkW dan #MakzulkanFufufafa
Prabowo Ambil Alih Kendali
Dalam pernyataan resminya, Presiden Prabowo menegaskan pencabutan sejumlah kebijakan DPR, termasuk tambahan tunjangan anggota dewan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri. Ia juga menekankan perbedaan pendapat dijamin undang-undang, namun aksi anarkis dan penjarahan akan ditindak tegas.
Usai sidang kabinet mendadak, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI, Kapolri, dan jajaran kementerian terkait menyampaikan bahwa TNI-Polri diperintahkan bekerja sama menjaga keamanan nasional. BIN diminta terus memantau situasi intelijen.
Krisis Legitimasi dan Kekosongan Kepemimpinan
Roy Suryo menilai, krisis ini bukan sekadar soal tunjangan DPR, melainkan akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap elite politik.
“Kematian Affan menjadi simbol betapa rakyat kecil menanggung beban paling berat dari kebijakan yang salah arah. Ditambah absennya Wapres, muncul kesan ada kekosongan kepemimpinan di level tertinggi,” jelasnya.
Ia menegaskan, bila pemerintah tidak segera menutup celah komunikasi dan memperlihatkan soliditas, eskalasi sosial bisa kembali membara. (Har)
Baca Juga: Prabowo Perintahkan TNI-Polri Ambil Tindakan Tegas Terhadap Pelaku Kriminal
