Editor Indonesia, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi isu terkait potensi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pramono menegaskan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Secara resmi kami masih menunggu apa yang menjadi keputusan Kementerian Keuangan. Bagi Jakarta, tentu dalam kondisi apa pun kami tetap harus mempersiapkan diri yang terbaik untuk membangun dan memperbaiki Jakarta ini,” kata Pramono di Balai Kota, Rabu (1/10/2025).
Pramono menyebut, jika benar terjadi pemotongan DBH dalam jumlah besar, Pemprov DKI akan menyiapkan skema pembiayaan alternatif. “Kalau memang ada pemotongan DBH, tentunya harus ada inovasi untuk pembiayaan. Harus ada creative financing yang dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga akan menata ulang prioritas pembangunan sesuai kemampuan anggaran. “Kalau memang ada pemotongan dengan jumlah itu, kami di Balai Kota DKI segera duduk mempersiapkan mana-mana yang akan menjadi prioritas pembangunan di Jakarta. Kami sedang menunggu itu,” tambahnya.
Terkait target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp95 triliun, Pramono menegaskan hal itu sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
“Ya kita kan ada hal yang bergantung dengan pemerintah pusat yaitu dana bagi hasil. Maka kami sedang menunggu itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyebut pemerintah pusat memangkas dana transfer untuk Ibu Kota dalam rencana APBD DKI 2026 dari target Rp26 triliun menjadi sekitar Rp11 triliun.
“Kondisi ini akan berdampak pada target APBD 2026 yang dipatok Rp95 triliun. DBH kita akan berubah sekitar Rp15 triliun, yang tersisa Rp11 triliun. Tentu ini akan mengubah postur angka yang sangat signifikan perubahannya, sementara kita sudah MoU KUA-PPAS, sudah menyusun RKA (rencana kerja anggaran),” kata Khoirudin di DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/9/2025). (Sar)
