Politik

JK Nilai Pemilu 2024 Terburuk Dalam Sejarah, Diatur oleh Minoritas

×

JK Nilai Pemilu 2024 Terburuk Dalam Sejarah, Diatur oleh Minoritas

Sebarkan artikel ini
JK Laporkan Agung Laksono ke Polisi Terkait Kisruh Kontestasi Ketum PMI
Ketua Umum PMI Jusuf kalla/Dok.ist

Editorindonesia, Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengkritik Pemilu 2024. Dia menilai, pemilu 2024 menjadi yang terburuk dibandingkan pemilu sejak Pemilu pada tahun 1955.

Hal itu disampaikan JK dalam acara diskusi bertajuk “Konsolidasi untuk demokrasi pasca pemilu 2024 : oposisi atau koalisi ” di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024). JK mengatakan, banyak pihak menginginkan pemilu tahun ini dievaluasi dan dikoreksi, tapi bagi dia pribadi Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk.

“Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955,” kata JK.

JK mengutarakan, Pemilu 2024 telah diatur sedemikian rupa oleh segelintir kelompok tertentu. Karena itu, JK mendorong adanya suatu perubahan jika terus dibiarkan maka akan berdampak negatif pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya,” ucap dia.

JK kemudian membeberkan macam-macam demokrasi dimulai pada era Soekarno, Soeharto hingga Joko Widodo. Menurut dia, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Pada masa ini, demokrasi lebih terbuka.

“Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi. Itu hal pertama, yang kita bicarakan ini sistem, karena sistem lah yang dapat mencapai tujuannya. Nah sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi,” tandas dia.

Namun, kata JK, peristiwa pemilu sudah terjadi, Indonesia harus melangkah kedepan memperbaiki kesalahan yang terjadi saat ini. Seperti Vietnam yang menatap masa depan sehingga pertumbuhan ekonomi bisa semakin baik dan kesejahteraan rakyat bisa terealisasi.

“Sebelum kita membicarakan masa depan bangsa, saya baru-baru ini ke Vietnam melihat kemajuannya,” tutur JK.

“Pertumbuhannya 7-8 persen, saya tanya apa yang dilakukan? Dia mengatakan ‘kita selalu memandang ke depan tidak kebelakang’,” ucapnya. (Her)