Editor Indonesia, Jakarta — Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi dalam jumlah penerima bantuan sosial (bansos) yang melakukan transaksi judi online (judol) selama semester pertama tahun 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan, terdapat 49.431 penerima bansos di Jawa Barat yang teridentifikasi bermain judi online, dengan total transaksi mencapai Rp199 miliar.
“Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi online dengan transaksi senilai Rp199 miliar,” ujar Saifullah Yusuf dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas dengan Ketua PPATK di Jakarta, Kamis (7/8).
Selain Jawa Barat, kasus serupa juga ditemukan di sejumlah provinsi lain. Jawa Tengah mencatat 18.363 penerima bansos terlibat judi online senilai Rp83 miliar, sementara Jawa Timur mencatat 9.771 orang dengan transaksi Rp53 miliar.
Provinsi DKI Jakarta mencatat 7.717 penerima bansos bertransaksi judol senilai Rp36 miliar, disusul Banten (5.317 orang, Rp25 miliar) dan Lampung (5.039 orang, Rp18 miliar).
Bogor Tertinggi di Tingkat Kabupaten/Kota
Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan angka tertinggi yakni 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp22 miliar. Disusul oleh Kota Surabaya dengan 1.816 orang (Rp9 miliar) dan Jakarta Pusat dengan 1.754 orang (Rp9 miliar).
Secara nasional, total terdapat 132.557 penerima bansos yang melakukan transaksi judi online selama enam bulan pertama 2025, dengan total nilai transaksi mencapai Rp542,5 miliar.
Dana Jadi Platform Terbanyak
Mensos juga mengungkapkan bahwa transaksi terbanyak dilakukan melalui dompet digital Dana sebanyak 303.124 kali disusul oleh bank BCA (52.727 kali), BRI (12.993), BNI (4.320), dan Mandiri (2.788).
“Ini menunjukkan pola yang perlu kita waspadai. Kita ingin bantuannya tepat sasaran, bukan diselewengkan untuk judi,” tegas Saifullah Yusuf yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.
Evaluasi dan Verifikasi Lanjutan
Sebagai langkah tindak lanjut, Kemensos saat ini tengah melakukan proses verifikasi dan pemadanan data rekening penerima manfaat. Hal ini bertujuan memastikan bahwa bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako benar-benar digunakan untuk tujuan pengentasan kemiskinan.
Masih terdapat sekitar 375 ribu penerima bansos yang sudah menerima dana pada triwulan pertama dan kedua. Namun, menurut Mensos, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan melakukan evaluasi apakah mereka masih layak menerima penyaluran untuk triwulan ketiga. (Har)
