Editor Indonesia, Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggandeng Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) untuk memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tingkat daerah. Kolaborasi ini diharapkan bisa mempercepat pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di seluruh kabupaten.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, dukungan dari anggota DPRD kabupaten dibutuhkan untuk mendorong pemerintah daerah aktif memperluas jangkauan program KUR.
“Kami berharap teman-teman dewan dapat ikut menggerakkan kepala daerah agar memperkuat penyaluran dan pengawasan KUR di wilayah masing-masing,” ujar Maman di Jakarta, Senin (27/10).
Selain memperluas jangkauan, Kementerian UMKM juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan KUR agar tepat sasaran dan berfokus pada sektor produktif.
“Keterlibatan ADKASI juga kami harapkan dalam memonitor pemanfaatan KUR supaya betul-betul membantu usaha produktif masyarakat,” imbuhnya.
Ketua Umum ADKASI Siswanto menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi ini akan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekonomi daerah sekaligus mendukung target pertumbuhan nasional.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Kementerian UMKM. Ini bagian dari upaya bersama mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen sesuai arahan Presiden Prabowo,” kata Siswanto.
Kerja sama ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM dan ADKASI sebagai bentuk komitmen bersama.
Hingga 23 Oktober 2025, total penyaluran KUR tercatat mencapai Rp220 triliun kepada 3,75 juta debitur, dengan 60,7 persen dana tersalurkan ke sektor produktif.
Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).Program KUR juga terbukti menyerap tenaga kerja, di mana setiap debitur menciptakan rata-rata dua hingga tiga lapangan kerja baru. (Did)
