Editor Indonesia, Padang — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong platform e-commerce atau lokapasar untuk memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap produk-produk lokal, menyusul meningkatnya arus masuk barang impor yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan pelaku usaha dalam negeri, khususnya pengusaha UMKM.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan kegiatan Entrepreneur Hub Terpadu yang digelar di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat, Rabu (14/5/2025).
“Kementerian UMKM telah meminta kepada para pelaku lokapasar agar turut memberikan ruang dan perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri. Ini penting agar UMKM kita tidak tergerus oleh banjirnya produk asing,” ujar Helvi.
Ia menekankan, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah imbas dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurutnya, dampak dari tensi geopolitik tersebut tidak hanya dirasakan pada level makro, tetapi juga turut menekan sektor UMKM apabila tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Kendati Kementerian UMKM tidak berada pada posisi untuk menganalisis struktur tarif perang dagang global, Helvi menegaskan bahwa kementeriannya memiliki tanggung jawab untuk memastikan UMKM lokal tidak menjadi korban dari dinamika tersebut.
Dalam konteks perlindungan, pemerintah terus mendorong berbagai inisiatif, mulai dari program pelatihan, penguatan akses permodalan, hingga fasilitasi ekspor produk UMKM ke pasar internasional. Seluruh upaya ini, menurut Helvi, merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
“Kami berharap Presiden maupun kementerian teknis lainnya dapat mengambil langkah-langkah strategis dan menerbitkan kebijakan yang lebih konkret agar produk dalam negeri tetap kompetitif, terutama menghadapi tarif resiprokal yang diberlakukan negara-negara mitra dagang,” tambahnya.
Helvi menilai perlindungan terhadap UMKM tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, regulator perdagangan, serta ekosistem digital yang hari ini menjadi tulang punggung transaksi ritel nasional. (Nay)
Baca Juga: Serbuan Impor Ilegal China Bikin UMKM Indonesia Terpuruk, Ini Saran KemenkopUKM
