Editor Indonesia, Jakarta – Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memprotes pernyataan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya yang mencurigai Pansus Haji DPR dilatarbelakangi masalah pribadi.
Sebagaimana diketahui, Gus Yahya menilai pansus haji menimbulkan pertanyaan. Menurutnya tak ada alasan yang cukup dibentuknya pansus haji.
“Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).
“Kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi,” tambahnya.
Gus Yahya menduga ada kaitan dengan adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga sebagai Menteri Agama RI. Namun tetap yang menjadi sasaran adalah PBNU.
“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” kata Yahya.
Sementara itu, Anggota Pansus Haji DPR dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid membantah pernyataan Gus Yahya.
“Siapapun menteri agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU.” tutur Nusron dalam keterangannya, dikutip Senin (29/7/2024).
Nusron juga menghimbau agar semua elemen kelembagaan, baik organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga negara agar saling menghormati tugas masing-masing. Soal Pansus Haji, lanjutnya, sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR.
“Ini urusan DPR dengan menteri agama, tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan. Apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya,” jelas anggota Komisi VI DPR ini.
Lebih lanjut Nusron menjelaskan, DPR memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat sehingga membentuk Pansus Haji. Menurutnya, data-data tersebut akan diverifikasi dalam proses angket yang berjalan.
Senada dengan Nusron, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq menyayangkan pernyataan Gus Yahya. Menurut Maman, Pansus Haji murni dalam rangka perbaikan manajemen haji. Anggota Pansus ini menegaskan, PBNU tak perlu ikut dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR.
Apalagi, lanjutnya, Pansus Haji merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundang-undangan.
“Pansus haji itu formal, resmi dan konstitutif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” kata Maman dalam keterangannya, Senin (29/7/2024). (Frd)
