Editor Indonesia, Jakarta – Gonjang-ganjing internal Perum Bulog kembali menjadi sorotan publik. Dalam waktu kurang dari 16 bulan terakhir, perusahaan pelat merah yang bertugas menjaga stabilitas pangan nasional itu telah empat kali mengalami pergantian Direktur Utama (Dirut). Terbaru, muncul kabar bahwa Mayor Jenderal TNI Achmad Rizal Ramdhani akan ditunjuk sebagai Dirut definitif menggantikan Mayjen TNI Nova Helmy Prasetya—yang belum genap setahun menjabat. Namun, Surat Keputusan pengangkatan Rizal dikabarkan masih ditangguhkan.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai pergantian yang berlangsung cepat dan mendadak ini menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat.
“Pergantian yang mendadak, padahal kinerja Bulog membaik, justru menimbulkan spekulasi publik. Dalam satu tahun bisa empat kali ganti Dirut, ini sangat tidak lazim,” kata Firman kepada editorindonesia.com, Selasa (8/7/2025).
Menurut Firman, mutasi yang terlalu cepat di level puncak manajemen menunjukkan potensi adanya intervensi eksternal yang tidak murni berbasis kinerja. Ia bahkan mewanti-wanti kemungkinan adanya kepentingan kelompok tertentu atau “pemain besar” yang ikut campur dalam dinamika ini.
“Setelah Direktur Pengadaan Prihasto Setyanto ditunjuk jadi Plt Dirut, belum dua hari dua malam sudah keluar lagi surat penggantian. Ini seperti petir di siang bolong. Lalu siapa yang bermain di balik ini semua?” ujarnya.
Firman juga menyoroti apakah pergantian Nova Helmy berkaitan dengan gejolak harga beras berkualitas rendah dan isu beras oplosan di sejumlah daerah. Ia khawatir persoalan ini hanya dijadikan alasan untuk menggusur Dirut Bulog sebelumnya.
“Apakah ini sekadar pintu masuk untuk mendepak Pak Nova? Kita masih ingat kasus serupa saat Wahyu Suparyono diberhentikan karena dinilai tak mampu menyerap gabah petani, padahal alasannya saat itu cukup rasional,” ucap politisi senior Partai Golkar ini.
Khudori: Pangan Tak Lepas dari Politik
Pengamat perberasan Khudori menilai persoalan utama Bulog bukan sekadar siapa yang duduk di kursi direktur utama, melainkan pada arah kebijakan dan konsistensinya. Ia menyebut Bulog selama ini tak pernah lepas dari tarik-menarik kepentingan politik.
“Bulog itu sejak dulu kental irisan politiknya. Pangan, terutama beras, bukan cuma komoditas ekonomi tapi juga komoditas politik. Maka wajar kalau keputusan tentang Bulog cenderung sarat kepentingan,” kata Khudori menjawab editorindonesia.com, Selasa (8/7/2025).
Menurutnya, perubahan terlalu cepat dalam struktur direksi justru menyulitkan Bulog menjalankan perencanaan jangka panjang secara efektif. Padahal, lembaga ini punya peran vital dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan nasional.
Pada Desember 2023, Bayu Krisnamurthi ditunjuk menjadi Dirut menggantikan Budi Waseso. Ia mengemban mandat besar: mentransformasi Bulog dengan menggandeng konsultan McKinsey. Transformasi itu mencakup tiga pilar: leading PSO vehicle, supply chain 4.0 backbone, dan commercial growth engine.
Namun, pada September 2024, Bayu diganti oleh Wahyu Suparyono, yang kemudian juga digantikan oleh Nova Helmy hanya beberapa bulan kemudian. Nova, yang merupakan mantan Asisten Teritorial TNI, dipilih karena dianggap memiliki jejaring hingga ke desa-desa—salah satu pendekatan untuk merealisasikan target penyerapan beras domestik sebesar 3 juta ton hingga April 2025.
“Masalahnya bukan siapa Dirut-nya, tapi siapa yang mengatur arah. Kalau Bulog terlalu sering ganti sopir, yang perlu dipertanyakan bukan sopirnya atau mobilnya, tapi pemilik mobilnya,” sindir Khudori.
Transformasi Tertahan, Arah Kelembagaan Tak Jelas
Selain rotasi jabatan, Khudori juga menyoroti tersendatnya agenda transformasi Bulog. Pemerintah sebelumnya menggulirkan opsi untuk mengubah Bulog dari Perum menjadi badan hukum publik seperti BPJS, LPS, atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Namun, hingga kini belum ada kejelasan kelanjutan dari rencana tersebut.
Transformasi menjadi lembaga non-kementerian atau badan publik membutuhkan proses panjang—termasuk pembubaran Perum Bulog, audit, pengalihan aset dan SDM, serta pembentukan regulasi baru setingkat undang-undang.
“Jangan sampai terlalu sibuk mengubah ‘baju’, tapi lupa memperkuat ‘isi bajunya’. Apapun bentuknya, yang penting itu penguatan fungsinya,” tegas Khudori.
Transformasi kelembagaan ini sejatinya diarahkan untuk memperkuat posisi Bulog dalam mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan dan makan bergizi gratis. Namun dengan terus bergantinya pucuk pimpinan, arah transformasi itu kembali kabur. (Har)
Baca Juga: Mayjen TNI Novi Helmy Didesak Mundur dari Dirut Bulog karena Melanggar UU
