Editor Indonesia, Surabaya – Momen bersejarah tercipta di Surabaya. Pemerintah menggelar Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur UMKM secara serentak di 38 provinsi. Acara kolosal ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat akses pembiayaan dan memperkuat fondasi ekonomi produktif nasional.
Kegiatan ini melibatkan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta dukungan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun kepada 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi akan berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor riil.
“Dari total target sekitar 3,5 juta debitur yang kita distribusikan melalui program KUR, setiap entitas usaha mampu menyerap 2 hingga 3 tenaga kerja. Artinya, ada sekitar 7 hingga 9,5 juta pekerja yang akan terserap melalui program KUR ini,” ujar Menteri Maman dalam Acara Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan di Surabaya, Selasa (21/10).
Hingga kini, penyaluran KUR telah mencapai Rp218 triliun kepada lebih dari 3,7 juta debitur UMKM, baik debitur baru maupun graduasi. Dari total tersebut, Rp132,5 triliun atau 60,6 persen disalurkan ke sektor produksi, menjadikan tahun 2025 sebagai momentum bersejarah bagi pembiayaan produktif nasional.
“Alhamdulillah, berkat arahan Bapak Presiden, untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo Subianto, alokasi KUR ke sektor produksi menembus 60 persen — capaian yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Maman.
Menurutnya, peningkatan porsi pembiayaan ke sektor produksi memiliki dampak ekonomi jauh lebih luas, karena mampu memperkuat struktur industri kecil menengah serta memperluas penyerapan tenaga kerja.
Meski begitu, Maman mengakui masih ada sejumlah tantangan dalam pendistribusian KUR, seperti keterbatasan literasi keuangan dan akses layanan perbankan di daerah terpencil. Ia berharap momentum akad massal ini menjadi komitmen bersama antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dalam memperkuat ekosistem UMKM nasional.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa target penyaluran KUR Rp300 triliun tahun 2025 harus semakin difokuskan pada sektor-sektor produktif.
“Usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan tiga sampai lima tenaga kerja. Jadi, peningkatan KUR di sektor ini akan menambah jumlah tenaga kerja baru di bidang wirausaha,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan porsi KUR sektor produksi menjadi 62 persen pada 2026 sebagai bagian dari strategi berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi nasional, mendorong kemandirian usaha, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. (Nay)
Baca Juga: KUR PMI Terserap Sebanyak Rp31,81 miliar untuk 1.337 Debitur
