Editor Indonesia, Jakarta – Pemerintahan Presiden Jokowi dan pemerintahan baru Prabowo-Gibran telah menyepakati anggaran untuk program makan bergizi gratis mencapai Rp 71 triliun untuk tahun 2025.
Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto dalam agenda konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Pada prinsipnya beliau (Presiden terpilih) telah menyetujui, termasuk dengan hubungan program-program unggulan dan salah satunya makan bergizi gratis yang sudah dialokasikan alam anggaran RAPBN 2025 seitar Rp 71 triliun. Tentu ada skala prioritas dan teknis lainnya,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis sudah disiapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi (Makan Bergizi Gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025,” ujarnya.
“Angka Rp 71 triliun bukan merupakan kelompok on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” tambahnya.
Bendahara Negara menjelaskan, angka itu didapat dari hasil koordinasi yang dilakukan antara pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan tim presiden terpilih Prabowo. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut disepakati, program Makan Bergizi Gratis bakal dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak membebani pos belanja APBN.
“Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan, bahwa beliau menyetujui bahwa pelkasanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” kata Sri Mulyani. Dengan demikian, Sri Mulyani memastikan, pemerintah tetap menjaga defisit fiskal APBN 2025 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni di kisaran 2,29 sampai 2,82 persen terhadap PDB.
“Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 sampai 2,82 persen,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo – Gibran Thomas Djiwandono membenarkan, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun pada 2025 sudah disepakati oleh Prabowo.
Kendati begitu, besaran angka tersebut masih berpotensi berubah, sebab pembahasan RAPBN 2025 masih dilakukan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Tentunya kita harus menunggu siklus APBN di DPR nanti, itu juga penting digarisbawahi, kami sangat mengikuti siklus tersebut, jadi angka yang sudah disepakati tetap harus melewati siklus APBN,” ujar Thomas. (Her)
